Berikut beberapa opsi judul unik dengan 8 kata: DPR Dibidik: Anak Buah Sri Mulyani Kejar Tambahan Dana? Kantong Negara Terancam? Anak Buah Sri Mulyani Minta Anggaran Lebih. Sri Mulyani dan Anak Buah: Anggaran Negara Kurang Cukup? DPR Jadi Sasaran: Anak Buah Sri Mulyani Incar Dana Seg

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Pada Waktu Ini aku ingin berbagi insight tentang Economy, News, Indonesia, Dunia yang menarik. Tulisan Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Berikut beberapa opsi judul unik dengan 8 kata DPR Dibidik Anak Buah Sri Mulyani Kejar Tambahan Dana Kantong Negara Terancam Anak Buah Sri Mulyani Minta Anggaran Lebih Sri Mulyani dan Anak Buah Anggaran Negara Kurang Cukup DPR Jadi Sasaran Anak Buah Sri Mulyani Incar Dana Seg Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

1.1. Jakarta, 15 Juli 2025

Jakarta, 15 Juli 2025 - Sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan usulan penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Pengajuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (14/7/2025) malam.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu yang mengajukan penambahan signifikan, yakni sebesar Rp 1,79 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang diusulkan untuk DJP menjadi Rp 6,26 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 4,47 triliun. Usulan ini diajukan dengan tujuan mendukung berbagai program pemerintah.

Selain DJP, beberapa Ditjen lain juga mengajukan penambahan anggaran, di antaranya:

Inspektorat Jenderal (Itjen): Meminta tambahan Rp 9,71 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 36,18 miliar.
Ditjen Anggaran (DJA): Mengusulkan tambahan Rp 20,56 miliar, menjadi Rp 45,30 miliar.
Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK): Meminta tambahan Rp 64,62 miliar, menjadi Rp 87,53 miliar.
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR): Meminta tambahan Rp 32,59 miliar, menjadi Rp 99,93 miliar.
Sekretariat Jenderal (Sekjen): Meminta tambahan Rp 263,67 miliar, menjadi Rp 32,00 triliun.
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC): Meminta tambahan Rp 1,038 triliun, menjadi Rp 3,28 triliun.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF): Meminta tambahan Rp 23,23 miliar, menjadi Rp 52,93 miliar.
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK): Meminta tambahan Rp 30,9 miliar, menjadi Rp 54,79 miliar.
Ditjen Kekayaan Negara (DJKN): Meminta tambahan Rp 386,19 miliar, menjadi Rp 913,84 miliar.
Ditjen Perbendaharaan (DJPB): Meminta tambahan Rp 208,31 miliar, menjadi Rp 7,15 triliun.
Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii): Meminta tambahan Rp 895,41 miliar, menjadi Rp 1,54 triliun.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): Mengusulkan penambahan anggaran Rp 101,45 miliar menjadi Rp 372,18 miliar.

Secara keseluruhan, terdapat setidaknya 14 unit eselon I di Kemenkeu yang mengajukan usulan penambahan anggaran. Permintaan ini diajukan dengan berbagai alasan, termasuk untuk mendukung target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5,4 triliun, serta untuk penguatan tugas dan peningkatan layanan.

Tambahan anggaran ini rencananya akan dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja barang, belanja modal, dukungan manajemen, dan program-program prioritas lainnya. Alokasi anggaran juga mencakup Badan Layanan Umum (BLU) seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Usulan penambahan anggaran ini menjadi sorotan, terutama mengingat adanya kebijakan efisiensi belanja negara yang tertuang dalam Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie, mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut, mengingat adanya pengurangan anggaran untuk Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 100 triliun.