Airbnb, Booking.com: Pariwisata di Atas Luka Palestina Menganga?

Newsmenit.com Hai selamat membaca informasi terbaru. Pada Edisi Ini saya ingin membedah Travel, Indonesia, Trens, Dunia yang banyak dicari publik. Ringkasan Informasi Seputar Travel, Indonesia, Trens, Dunia Airbnb Bookingcom Pariwisata di Atas Luka Palestina Menganga Simak artikel ini sampai habis

1.1. Implikasi Etis dan Hukum
2.1. Seruan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Pada tanggal yang tidak disebutkan, sebuah laporan berjudul Dirampas, Diduduki, Disewakan menyoroti praktik problematik dalam industri pariwisata.

Deskripsi penginapan yang dipromosikan di platform seperti Airbnb dan Booking.com seringkali gagal mengungkapkan kebenaran pahit: bahwa properti tersebut dibangun di atas tanah yang diperoleh melalui kekerasan dan pengusiran. Amnesty International telah mendokumentasikan bagaimana Israel secara strategis membangun permukiman di dekat situs bersejarah dan religius, dengan tujuan memperkuat klaim atas tanah tersebut.

Dengan kata lain, vila-vila mewah yang dipromosikan dengan indah itu seringkali berdiri di permukiman ilegal, di atas tanah yang dirampas dari warga Palestina. Permukiman semacam itu jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional. Lebih jauh lagi, uang yang dihasilkan dari penyewaan ini mengalir ke ekonomi permukiman, yang pada gilirannya memperkuat sistem apartheid.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini memasukkan nama Airbnb dan Booking.com ke dalam daftar perusahaan yang dianggap mendapat keuntungan dari situasi di wilayah pendudukan. Sebuah analisis eksklusif oleh The Guardian menemukan bahwa terdapat sekitar 760 kamar di hotel, apartemen, dan properti sewa liburan lainnya yang berlokasi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Kedua raksasa industri pariwisata ini dituduh menawarkan wisata idaman di atas tanah yang sebenarnya dirampas dari warga Palestina. Promosi serupa, yang menekankan keindahan dan kenyamanan, digunakan oleh banyak penginapan lain, yang dengan percaya diri mengklaim bahwa properti mereka berada di Israel. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis yang serius tentang tanggung jawab perusahaan dalam konflik dan pendudukan.

Implikasi Etis dan Hukum

Praktik ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan etis, tetapi juga implikasi hukum yang signifikan. Hukum kemanusiaan internasional melarang pendudukan dan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Dengan memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari permukiman ini, perusahaan-perusahaan pariwisata ini berpotensi terlibat dalam pelanggaran hukum internasional.

Seruan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Dirampas, Diduduki, Disewakan menyerukan transparansi yang lebih besar dan akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan pariwisata. Konsumen berhak mengetahui kebenaran tentang asal-usul properti yang mereka sewa, dan perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hukum internasional.