APBN: Jawa Disubsidi Sedikit, Maluku-Papua Lebih Banyak!

Newsmenit.com Selamat membaca semoga mendapatkan ilmu baru. Saat Ini saya akan mengupas tuntas isu seputar Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Dengan Fokus Pada Economy, News, Indonesia, Dunia APBN Jawa Disubsidi Sedikit MalukuPapua Lebih Banyak Baca sampai selesai untuk pemahaman komprehensif.

1.1. Jakarta, [Tanggal Hari Ini]

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2026 yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Anggaran ini disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan fokus pada pemerataan pembangunan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa daerah dengan populasi lebih sedikit akan menerima manfaat per kapita yang lebih besar dari APBN. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Menurutnya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun akan dinikmati oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk pemerintah daerah. Dana ini akan digunakan untuk program-program penting yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim bahwa alokasi RAPBN 2026 akan memberikan manfaat sebesar Rp 5,1 juta per orang bagi penduduk di Pulau Jawa. Sementara itu, alokasi untuk pulau-pulau lain lebih besar, seperti Sumatera (Rp 5,6 juta per penduduk), Kalimantan (Rp 8,5 juta per penduduk), Sulawesi (Rp 7,3 juta per penduduk), serta Maluku dan Papua (Rp 12,5 juta per kapita).

Sri Mulyani juga membantah adanya pemotongan anggaran untuk pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa alokasi dana ke daerah justru mengalami peningkatan.

Manfaat yang diterima masyarakat ini berasal dari program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Indonesia.

“APBN melalui belanja K/L dan TKD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan,” ujar Sri Mulyani.

Meskipun dana TKD dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan menjadi Rp 650 triliun dibandingkan tahun 2025 (Rp 919 triliun), Sri Mulyani menekankan bahwa alokasi ini tetap penting untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan pelayanan publik di daerah.

Dana TKD sebesar Rp 650 triliun tersebut terdiri dari berbagai komponen, antara lain Dana Bagi Hasil (Rp 45,1 triliun), Dana Alokasi Umum (Rp 373,8 triliun), Dana Alokasi Khusus (Rp 155,1 triliun), Dana Otonomi Khusus (Rp 13,1 triliun), Dana Keistimewaan DIY (Rp 0,5 triliun), Dana Desa (Rp 60,6 triliun), serta insentif fiskal (Rp 1,8 triliun).

Sri Mulyani berharap sinergi antara belanja pusat dan daerah dapat memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Berikut adalah tabel alokasi anggaran per pulau: