Badan Penerimaan Pajak: Gagasan, Diskusi Mendalam Para Ahli!

Newsmenit.com Bismillah semoga hari ini istimewa. Di Situs Ini mari kita telusuri News, Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan. Konten Yang Mendalami News, Indonesia Badan Penerimaan Pajak Gagasan Diskusi Mendalam Para Ahli Pelajari detailnya dengan membaca hingga akhir.

1.1. Rabu, 11 Juni 2025

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) menjadi topik hangat, terutama setelah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Presiden Prabowo Subianto. Gagasan ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

Edi Slamet Irianto, mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menekankan urgensi pembentukan BOPN. Menurutnya, kerumitan birokrasi dan peraturan yang tumpang tindih membuka celah kebocoran penerimaan negara. Hal ini berdampak pada kinerja penerimaan negara yang kurang optimal.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga menyoroti pentingnya BOPN dalam mengelola hasil sumber daya alam. Sementara itu, Darussalam, pendiri Danny Darussalam Tax Center, berpendapat bahwa dengan BOPN berada langsung di bawah presiden, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memiliki wewenang dan posisi yang lebih kuat dibandingkan berada di bawah Kementerian Keuangan.

Dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs pada Rabu, 11 Juni 2025, Edi Slamet Irianto menjelaskan bahwa BOPN akan memisahkan fungsi pemungutan pajak dari fungsi regulasi fiskal. Ia juga menyoroti kerumitan peraturan yang membuat pelaku usaha kesulitan membedakan pajak dan bukan pajak, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan biaya ekonomi tinggi.

Darussalam menambahkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem digital, penyatuan basis data nasional, dan penyesuaian insentif fiskal berdasarkan kepentingan nasional juga penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan keadilan dalam pemberian insentif.

Edi juga menyoroti bahwa kebijakan pajak yang baik harus didukung oleh administrasi dan kelembagaan perpajakan yang kuat. Tanpa itu, kebijakan pajak tidak akan berfungsi efektif. Ia juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkatkan tax ratio, dan perlu ada riset mendalam mengenai hal ini.

Perlu dicatat bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saat ini mayoritas berasal dari pelayanan publik, seperti visa, uang kuliah tunggal (UKT), paspor, dan kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa PNBP dari sumber daya alam tidak sebesar yang diperkirakan.

Dengan demikian, pembentukan BOPN diharapkan dapat membenahi sistem penerimaan negara, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi potensi kebocoran. Namun, penting juga untuk memastikan perlindungan dan kejelasan posisi bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak.