Bedah Aksi: Mengungkap Struktur dan Strategi Demonstrasi.

Newsmenit.com Hai semoga harimu menyenangkan. Pada Waktu Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang News, Indonesia. Pandangan Seputar News, Indonesia Bedah Aksi Mengungkap Struktur dan Strategi Demonstrasi lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

Demonstrasi, sebagai wujud ekspresi dalam demokrasi, belakangan ini tercoreng oleh aksi anarki yang meluas. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menelusuri bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang, hingga akhirnya memicu tindakan anarkis.

Sebelum demonstrasi berujung anarki, serangkaian fakta dan isu publik seringkali menjadi pemicu. Contohnya, polemik pengibaran bendera One Piece dan kontroversi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang mencapai 250%.

Fakta-fakta ini menjadi lahan subur bagi para opinion maker untuk menanamkan opini. Opini, meski validitasnya lebih rendah dari pengetahuan yang terverifikasi, memiliki kekuatan provokasi karena tidak memerlukan validasi.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang tak terkendali di media sosial memungkinkan informasi dipalsukan menjadi opini. Kasus pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang Gaji Guru dan Dosen menjadi beban negara adalah contoh opini palsu yang diterima sebagai kebenaran.

Menurut Lane dan David O'Shears (1964), opini adalah jawaban atas pertanyaan atau masalah dalam situasi tertentu. Dalam kasus kenaikan PBB-P2, lahan opini tidak diciptakan, melainkan disediakan oleh kebijakan tersebut.

Penting untuk teliti dalam fase penciptaan iklim opini, karena potensi penipuan dan penyebaran opini palsu sangat besar. Validasi dapat dilakukan dengan mendengarkan rekaman asli pidato Sri Mulyani di ITB pada Kamis, 7 Agustus 2025, atau melihat adegan joget anggota DPR pada 16 Agustus lalu.

Kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi pemantik demonstrasi yang meluas dan anarkis. Aksi solidaritas ini menjalar karena opini telah tertanam dalam iklim anarki yang mendukung.

Analisis forensik digital melalui media intelijen dapat menjadi Medical Check Up untuk mendeteksi potensi negatif dari aktivitas netizen di media sosial. Hal ini membantu menganalisis sentimen, penggunaan akun anonim, dan lokasi penyebaran informasi.

Namun, belum terlambat. Publik dan para ahli harus berani membedakan antara aksi ekspresi untuk kebaikan publik (public good) dan aksi buruk yang menunggangi kebaikan. Negara perlu melibatkan analis ahli media baru dan politik sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah demonstrasi anarkis.

Para ahli ini dapat memberikan kajian mendalam untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, disertai rekomendasi antisipasi dan mitigasi. Salah satu contohnya adalah ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi.