Data BPS Diragukan, Ekonom Minta Bantuan PBB!

Newsmenit.com Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Pada Saat Ini mari kita eksplorasi Economy, News, Indonesia, Dunia yang sedang viral. Penjelasan Mendalam Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Data BPS Diragukan Ekonom Minta Bantuan PBB Yuk

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru-baru ini menyampaikan keraguan terhadap data pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka menduga adanya ketidaksesuaian antara data tersebut dengan kondisi riil di lapangan.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa ketidakpercayaan ini didasari oleh sejumlah anomali jika dibandingkan dengan data historis. Salah satu poin yang disoroti adalah pertumbuhan ekonomi kuartal II yang lebih tinggi dibandingkan kuartal I, padahal kuartal I memiliki momen Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya mendorong konsumsi.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan triwulanan tertinggi seharusnya terjadi pada triwulan yang bertepatan dengan momen Ramadhan dan Idul Fitri,” jelas Huda.

Selain itu, CELIOS juga menyoroti data pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Menurut mereka, dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, terasa janggal jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I 2025 hanya 4,95%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87%.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menyoroti pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi. Ia mempertanyakan dasar pertumbuhan industri manufaktur yang tinggi, mengingat PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama. Porsi manufaktur terhadap PDB juga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, menandakan deindustrialisasi prematur.

“Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ujar Bhima.

Kejanggalan-kejanggalan ini mendorong CELIOS untuk mengirimkan surat permintaan peninjauan ulang ke Badan Statistik PBB (United Nations Statistics Division dan United Nations Statistical Commission). Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha, termasuk UMKM, dan masyarakat umum.

Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, menekankan bahwa data yang tidak akurat dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial jika menganggap ekonomi dalam kondisi baik-baik saja. Ia juga menambahkan bahwa tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

CELIOS berharap investigasi oleh Badan Statistik PBB dapat memberikan klarifikasi dan memastikan data yang kredibel. Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat.