Dedi Mulyadi Dikritik, Pariwisata Jabar Bergejolak: DPRD Bereaksi!

Newsmenit.com Bismillah semoga semua urusan lancar. Di Tulisan Ini saya akan membahas perkembangan terbaru tentang Travel, Indonesia, Trens, Dunia. Informasi Mendalam Seputar Travel, Indonesia, Trens, Dunia Dedi Mulyadi Dikritik Pariwisata Jabar Bergejolak DPRD Bereaksi Jangan berhenti di sini lanjutkan sampe akhir.

1.1. Tembok ini menjadi saksi bisu kejayaan industri gula Klaten di masa lampau.
2.1. Kondisi ini menciptakan dilema.

Kamis, 28 Agustus 2025. Gelombang protes mengguncang Jawa Barat. Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menyerukan agar Gubernur Dedi Mulyadi dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini dipicu oleh surat edaran kontroversial yang melarang study tour, sebuah kebijakan yang dianggap mematikan industri pariwisata lokal.

Menurut SP3JB, surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025, telah menyebabkan lebih dari 2.500 pekerja di sektor pariwisata kehilangan mata pencaharian mereka hingga awal Agustus 2025. Herdis, perwakilan SP3JB, menyatakan pada Rabu, 27 Agustus 2025, bahwa dampak larangan ini meluas, menghantam penginapan, UMKM, dan sektor-sektor lain yang terkait dengan pariwisata.

Sementara itu, di Klaten, kisah kejayaan masa lalu terukir dalam sisa-sisa Pabrik Gula (PG) Wonosari. Dahulu, Klaten dikenal sebagai salah satu lumbung gula pada era kolonial Belanda. Kini, PG Wonosari hanya menyisakan jejak-jejak bisu di tengah modernisasi.

Salah satu peninggalan yang masih dapat disaksikan adalah tembok dudukan mesin giling. Tembok kokoh setebal satu meter dengan dimensi sekitar 3x3 meter ini berdiri di tengah permukiman padat di Dusun Tinggen, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari. Tembok ini menjadi saksi bisu kejayaan industri gula Klaten di masa lampau.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jabar menilai bahwa ancaman pencopotan Gubernur Dedi Mulyadi akibat kebijakan larangan study tour sangat kecil kemungkinannya. Menurutnya, tidak ada pelanggaran hukum yang mendasari kebijakan tersebut sehingga pemakzulan tidak memiliki dasar yang kuat.

Kondisi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, industri pariwisata Jawa Barat terpuruk akibat larangan study tour. Di sisi lain, dasar hukum untuk memakzulkan gubernur dianggap lemah. Masa depan pariwisata Jawa Barat dan nasib para pekerja di sektor ini masih menjadi tanda tanya besar.