Dedi Mulyadi: Kebun Teh Parongpong Dibabat Demi Wisata?

Newsmenit.com Hai semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada Detik Ini saatnya berbagi wawasan mengenai Travel, Indonesia, Trens, Dunia. Informasi Relevan Mengenai Travel, Indonesia, Trens, Dunia Dedi Mulyadi Kebun Teh Parongpong Dibabat Demi Wisata Pelajari setiap bagiannya hingga paragraf penutup.

Pada Minggu malam, 30 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti pembukaan lahan di area perkebunan teh PTPN VIII, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kekhawatiran utama adalah potensi kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam.

Dedi Mulyadi berencana membentuk tim pakar independen untuk mengevaluasi kegiatan pertambangan ilegal dan pengembangan wisata di daerah puncak atau perbukitan yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Tim ini akan memberikan rekomendasi kepada dinas teknis terkait.

“Hasil kajian tim pakar akan bersifat ilmiah dan menjadi dasar rekomendasi bagi dinas berwenang,” ujarnya di Gedung Pakuan. Ia menekankan pentingnya objektivitas dalam penilaian, menyerahkan sepenuhnya kepada ahli untuk menentukan apakah suatu daerah rawan bencana atau tidak.

Pembukaan lahan di kebun teh tersebut ternyata dilakukan untuk proyek camping ground oleh sebuah merek outdoor ternama Indonesia. Saat ini, proyek tersebut telah disegel oleh Satpol PP Jawa Barat karena lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Tangkuban Parahu.

Meskipun Bupati setempat menyatakan bahwa proyek tersebut memiliki izin, Dedi Mulyadi menekankan perlunya mempertimbangkan dampak jangka panjang. Izin atau tidak, kita harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian, tegasnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak ingin menciptakan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Semuanya harus pasti. Tetapi saya juga harus memberikan jaminan keyakinan pada warga bahwa ini tidak bermasalah, pungkasnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, area camping ground tersebut sudah dalam bentuk proyek yang dibeton. Dedi Mulyadi berharap tim pakar dapat bekerja cepat dan memberikan hasil yang akurat.

“Jika kesimpulan tim pakar menunjukkan adanya potensi masalah lingkungan seperti banjir, peningkatan suhu udara, atau longsor, maka keputusan akan didasarkan pada hasil kajian tersebut,” jelasnya.

Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa aktivitas seperti ini tidak menimbulkan risiko bencana alam. Ia menekankan bahwa aspek studi harus dipertanggungjawabkan oleh pakar, bukan oleh dinas teknis, untuk menjaga objektivitas.