Dedi Mulyadi: Larangan Rapat Hotel, Pemda Pasrah, DPRD Setuju.

Newsmenit.com Mudah-mudahan harimu cerah dan indah. Di Situs Ini aku mau berbagi cerita seputar Travel, Indonesia, Trens, Dunia yang inspiratif. Informasi Lengkap Tentang Travel, Indonesia, Trens, Dunia Dedi Mulyadi Larangan Rapat Hotel Pemda Pasrah DPRD Setuju Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Polemik muncul di Jawa Barat pada Juni 2025 terkait izin rapat di hotel bagi pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan lampu hijau, namun Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi, tetap melarang kegiatan tersebut.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad, pada 12 Juni, menyatakan harapannya agar pemerintah daerah mengikuti arahan Mendagri. Ia bersyukur atas izin tersebut dan berharap gubernur, bupati, serta wali kota di Jawa Barat turut serta. Dodi mengakui bahwa kebijakan Kemendagri bersifat memperbolehkan, bukan mewajibkan.

Namun, Dedi Mulyadi bersikukuh agar rapat tetap diadakan di kantor masing-masing. Ia bahkan menyarankan lokasi alternatif seperti sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai, sebagai bentuk pendekatan langsung pada persoalan riil masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mendukung keputusan gubernur sebagai bentuk konsistensi dalam efisiensi anggaran. Ia menyebutkan bahwa Jawa Barat telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun. Ono menilai rapat di hotel sebagai pemborosan dan kurang menyentuh persoalan masyarakat.

Dodi Ahmad merespons pernyataan Dedi Mulyadi dengan pasrah. Ia mengakui bahwa anggaran untuk MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) telah direalokasi. Ia berharap anggaran rapat di hotel dapat kembali disediakan pada APBD perubahan 2025 atau anggaran 2026. Itu harapan kami ya, tapi terserah kepada gubernur bupati dan wali kota karena kita tidak punya kewenangan apa-apa, tandasnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar telah memangkas anggaran rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota untuk tetap menjalankan pemerintahan dengan fasilitas gedung kantor yang ada.

Situasi ini menunjukkan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penggunaan anggaran dan efektivitas rapat. PHRI Jawa Barat hanya bisa berharap agar pemerintah daerah mempertimbangkan dampak ekonomi dari kegiatan MICE di hotel dan restoran.

Berikut adalah rangkuman perbedaan pendapat:

Pihak	Pendapat
Mendagri	Memperbolehkan rapat di hotel
Gubernur Jabar	Melarang rapat di hotel, menyarankan lokasi alternatif
DPRD Jabar	Mendukung larangan rapat di hotel
PHRI Jabar	Berharap pemerintah daerah mengikuti arahan Mendagri