Dedi Mulyadi Sentil Lucky Hakim: Bupati Liburan, Aturan Bicara!

Newsmenit.com Dengan nama Allah semoga kalian selalu berbahagia. Pada Kesempatan Ini mari kita ulas Travel, Indonesia, Trens, Dunia yang sedang populer saat ini. Pandangan Seputar Travel, Indonesia, Trens, Dunia Dedi Mulyadi Sentil Lucky Hakim Bupati Liburan Aturan Bicara Jangan sampai terlewat simak terus sampai selesai.

Polemik perjalanan Lucky Hakim ke Jepang menjadi sorotan publik. Di tengah suasana libur Lebaran, perjalanan tersebut memicu perdebatan mengenai etika dan aturan yang berlaku bagi pejabat publik.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa meskipun setiap individu berhak menikmati liburan, terdapat regulasi khusus yang mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi syarat mutlak sebelum melakukan perjalanan tersebut.

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Lucky Hakim telah menghubunginya dan menyampaikan permohonan maaf atas kelalaiannya. Namun, ia menekankan pentingnya penegakan aturan yang berlaku. Unggahan sindiran Dedi Mulyadi sebelumnya viral dan menuai beragam tanggapan, termasuk dari DPRD Indramayu dan Wamendagri Bima Arya.

Kritik yang muncul menyoroti bahwa Lucky Hakim seharusnya fokus pada penanganan arus mudik di Indramayu, mengingat posisinya sebagai bupati yang baru dilantik pada Februari 2025. Selain itu, perjalanan ke luar negeri tanpa izin dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 ayat (1) huruf i dan j, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2019.

Sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan tersebut cukup berat, yaitu pemberhentian sementara selama tiga bulan. Dedi Mulyadi mengajak semua pihak untuk taat pada ketentuan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kelancaran pemerintahan.

Menurut Dedi, Lucky Hakim mengakui bahwa perjalanannya ke Jepang adalah untuk memenuhi keinginan anak-anaknya dan ia telah meminta maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu.

Inti dari permasalahan ini adalah pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi pejabat publik, terutama terkait perjalanan ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala daerah tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.