Efisiensi Anggaran? Belanja Pemerintah Kuartal I Tumbang!

Newsmenit.com Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Pada Detik Ini aku mau membahas keunggulan Economy, News, Indonesia, Dunia yang banyak dicari. Catatan Singkat Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kuartal I Tumbang Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

Pada tanggal 5 Mei 2025, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran menunjukkan tren positif pada kuartal I-2025. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi.

Amalia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi realokasi anggaran diharapkan memberikan dampak positif pada kuartal II-2025. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, dengan kontribusi sebesar 54,53% dan pertumbuhan 4,89%. Proses administrasi untuk realokasi anggaran menjadi kegiatan pemerintah dan ekonomi lainnya masih berlangsung.

BPS mencatat bahwa belanja pemerintah mengalami kontraksi sebesar -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2025. Hal ini turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang melambat menjadi 4,87%. Kontraksi ini disebabkan oleh tidak adanya belanja Pemilu seperti pada kuartal I-2024.

Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor, dengan pertumbuhan 6,78%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan penghematan belanja dari APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Realokasi anggaran diharapkan terealisasi pada kuartal II-2025 dan seterusnya.

Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%. Angka efisiensi diambil dari anggaran belanja di K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru sebesar Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya sebesar Rp 53,49 triliun. Hingga 25 April 2025, Kementerian Keuangan bersama K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran dan membuka blokir sesuai dengan prioritas pembangunan sebesar Rp 86,6 triliun.

Suahasil menjelaskan pada konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4), bahwa proses buka blokir telah dilakukan sesuai dengan hasil efisiensi belanja dan arahan Presiden.