Efisiensi Anggaran? Belanja Pemerintah Kuartal I Tumbang!

Newsmenit.com Selamat berjumpa kembali di blog ini. Hari Ini saatnya berbagi wawasan mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia. Ringkasan Artikel Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kuartal I Tumbang Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

Pada tanggal 5 Mei 2025, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran menunjukkan tren positif pada kuartal I-2025. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi.

Amalia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi realokasi anggaran diharapkan memberikan dampak positif pada kuartal II-2025. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, dengan kontribusi sebesar 54,53% dan pertumbuhan 4,89%. Proses administrasi untuk realokasi anggaran menjadi kegiatan pemerintah dan ekonomi lainnya masih berlangsung.

BPS mencatat bahwa belanja pemerintah mengalami kontraksi sebesar -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2025. Hal ini turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang melambat menjadi 4,87%. Kontraksi ini disebabkan oleh tidak adanya belanja Pemilu seperti pada kuartal I-2024.

Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor, dengan pertumbuhan 6,78%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan penghematan belanja dari APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Realokasi anggaran diharapkan terealisasi pada kuartal II-2025 dan seterusnya.

Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%. Angka efisiensi diambil dari anggaran belanja di K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru sebesar Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya sebesar Rp 53,49 triliun. Hingga 25 April 2025, Kementerian Keuangan bersama K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran dan membuka blokir sesuai dengan prioritas pembangunan sebesar Rp 86,6 triliun.

Suahasil menjelaskan pada konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4), bahwa proses buka blokir telah dilakukan sesuai dengan hasil efisiensi belanja dan arahan Presiden.