Ekonomi Prabowo-Sri Mulyani: Dua Kutub, Satu Tujuan?

Newsmenit.com Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Pada Hari Ini aku mau berbagi tips mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia yang bermanfaat. Informasi Praktis Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia Ekonomi PrabowoSri Mulyani Dua Kutub Satu Tujuan Ikuti terus ulasannya hingga paragraf terakhir.

1.1. Disiplin fiskal

Pada tanggal 9 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna, yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, menilai bahwa pergantian ini mencerminkan adanya penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional.

Ariyo Irhamna menyatakan bahwa perubahan ini merupakan langkah yang konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat. Perbedaan ideologis antara Menteri Keuangan sebelumnya dan Presiden menjadi salah satu latar belakang pergantian ini.

Menurut Ariyo, Sri Mulyani cenderung menekankan peran pemerintah yang minimal dalam ekonomi, dengan menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar. Sementara itu, Prabowo mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, Ariyo menyarankan beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat segera diterapkan. Pertama, meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75-80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas. Kedua, menurunkan tarif PPN menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP), sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara.

Ariyo menekankan bahwa Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ATM tanpa batas yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas. Setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana, agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien. Kunci keberhasilan terletak pada kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu.

Ariyo juga menyoroti bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan penurunan IHSG saat pelantikan kabinet baru bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian. Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru.

Prioritas jangka pendek dan menengah dari Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Disiplin fiskal menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan APBN dan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.