Ekonomi RI Kritis: Tujuh Desakan Mendesak untuk Pemerintah!

Newsmenit.com Bismillah semoga hari ini penuh kebaikan. Di Jam Ini mari kita telaah berbagai sudut pandang tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Panduan Artikel Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Ekonomi RI Kritis Tujuh Desakan Mendesak untuk Pemerintah Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi, menyerukan tindakan segera untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang mereka nilai berada dalam kondisi darurat. Konferensi pers virtual yang diadakan pada hari Selasa, 9 September 2025, menyoroti tujuh desakan utama terkait perbaikan ekonomi.

Salah satu inisiator aliansi, Lili Yan Ing, menyatakan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan saat ini adalah akumulasi dari kebijakan ekonomi yang kurang tepat, proses pengambilan keputusan yang bermasalah, dan praktik bernegara yang tidak amanah. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketidakadilan sosial di Indonesia.

Aliansi mendesak pengembalian independensi dan transparansi pada institusi negara seperti BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK, memastikan bahwa mereka terbebas dari intervensi politik. Mereka juga menuntut penghentian dominasi negara dalam aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri yang dianggap menciptakan pasar yang tidak kompetitif dan merugikan lapangan kerja lokal serta UMKM.

Desakan lainnya adalah pengurangan porsi belanja program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru. Aliansi menekankan pentingnya perbaikan misalokasi anggaran dan penempatan anggaran pada kebijakan dan program yang wajar dan proporsional.

Aliansi juga menyerukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Ini termasuk pencabutan kebijakan perdagangan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.

Prioritas kebijakan harus diberikan pada penanganan ketimpangan dalam berbagai dimensi, termasuk integrasi bansos agar tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, dan pemberantasan judi online lintas negara.

Aliansi menekankan pentingnya mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan, serta memberantas program populis yang mengganggu stabilitas fiskal. Mereka juga menuntut peningkatan kualitas institusi, pembangunan kepercayaan publik, dan penyehatan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk pemberantasan konflik kepentingan dan perburuan rente.

Sebagai penutup, Aliansi Ekonom Indonesia menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itulah penjelasan rinci seputar ekonomi ri kritis tujuh desakan mendesak untuk pemerintah yang saya bagikan dalam economy, news, indonesia, dunia Silakan telusuri sumber-sumber terpercaya lainnya cari inspirasi positif dan jaga kebugaran. Bagikan postingan ini agar lebih banyak yang tahu. Sampai bertemu lagi