Gakkum ESDM Lahir: Bahlil Janji Tegakkan Keadilan Energi!

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Detik Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari News, Indonesia. Penjelasan Mendalam Tentang News, Indonesia Gakkum ESDM Lahir Bahlil Janji Tegakkan Keadilan Energi lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

Pada hari Rabu, 25 Juni 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) dan Ma'mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM.

Menurut Bahlil, pembentukan Ditjen Gakkum ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan aset-aset negara. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Chairul Saleh, Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

“Yang bengkok kita luruskan,” tegas Bahlil usai acara pelantikan, menekankan komitmennya untuk mengembalikan aset negara dan memastikan tata kelola yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu aset yang disinggung adalah Pasar 33.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa struktur Ditjen Gakkum akan terdiri dari beberapa direktorat, termasuk Direktorat Penindakan, Direktorat Pencegahan, Direktorat Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Aset. Ia juga menyebutkan bahwa Direktorat Penindakan akan dipimpin oleh Ma'mun yang sebelumnya bertugas di Mabes Polri. Selain itu, Bahlil berencana untuk melibatkan perwakilan dari KPK dan TNI (purnawirawan) dalam jajaran direktur.

Mengenai penunjukan Rilke Jeffri Huwae sebagai Dirjen Gakkum, Bahlil mengungkapkan bahwa Rilke memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani kasus-kasus di sektor pertambangan dan dikenal memiliki integritas yang tinggi. “Iya dia pangkatnya sudah memenuhi syarat. Yang kedua kan dia jaksa di Maluku Utara, tambang-tambang ini,” jelas Bahlil.

Dengan pembentukan Ditjen Gakkum dan penunjukan pejabat yang kompeten, Kementerian ESDM menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan mengamankan aset negara di sektor energi dan sumber daya mineral. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor ini.