Grab-Gojek Ungkap Skema Komisi Ojol: Adilkah 80-20?

Newsmenit.com Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Di Situs Ini mari kita bahas Technology, News, Indonesia, Dunia yang lagi ramai dibicarakan. Panduan Artikel Tentang Technology, News, Indonesia, Dunia GrabGojek Ungkap Skema Komisi Ojol Adilkah 8020 Ikuti terus ulasannya hingga paragraf terakhir.

Isu komisi ojek online (ojol) kembali mencuat, mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memanggil sejumlah perusahaan aplikasi transportasi daring terkemuka di Indonesia, termasuk Grab, GoTo, Maxim, dan inDrive. Pertemuan ini bertujuan untuk mengklarifikasi praktik komisi yang diterapkan kepada para pengemudi ojol.

Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, Menteri Perhubungan Dedy Purwagandhi secara langsung menanyakan perihal komisi yang diterima perusahaan dari para pengemudi. Hal ini dilakukan menyusul berbagai keluhan dan masukan yang berkembang di kalangan pengemudi ojol terkait besaran komisi yang dianggap memberatkan.

Menanggapi isu tersebut, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R Munusamy, menegaskan bahwa Grab tidak mengenakan komisi melebihi 20%, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Direktur PT Goto Gojek Tokopedia Tbk., Catherine Hindra Sutjahyo, yang menjelaskan bahwa pemotongan komisi yang dilakukan GoTo juga sejalan dengan aturan pemerintah.

Catherine menambahkan bahwa pembagian hasil antara perusahaan dan pengemudi tetap mengacu pada skema 80-20, di mana 80% menjadi hak pengemudi dan 20% untuk perusahaan. Ia menekankan bahwa biaya perjalanan tidak akan berubah dan akan terus dipatuhi sesuai dengan peraturan kementerian.

Lebih lanjut, Catherine menjelaskan bahwa penurunan komisi dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan jumlah transaksi. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan pengemudi.

Di sisi lain, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar ojek online di Jakarta dapat memperoleh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan plat kuning. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum dan mengurangi kemacetan di ibu kota.

Isu komisi ojol ini menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Diharapkan, dialog yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.