Inefisiensi Istana Picu Daerah Utang Ugal-ugalan ke PBB?

Newsmenit.com Semoga hidupmu dipenuhi cinta dan kasih. Dalam Tulisan Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Ini Membahas Economy, News, Indonesia, Dunia Inefisiensi Istana Picu Daerah Utang Ugalugalan ke PBB Simak artikel ini sampai habis

1.1. Jakarta, [Tanggal Hari Ini]
2.1. Tabel: Contoh Komponen PBB P2

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah menjadi sorotan tajam. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kebijakan PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak terkait dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Hasan menjelaskan bahwa penetapan PBB seharusnya melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD setempat. Ia menyayangkan adanya anggapan bahwa kenaikan PBB adalah jalan pintas untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pusat.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, berpendapat bahwa kenaikan PBB di beberapa daerah, seperti Pati, diduga kuat dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah-daerah tersebut berupaya menutup gap anggaran dengan menaikkan PBB secara signifikan.

Eko menambahkan, kenaikan PBB yang dilakukan pemerintah daerah seringkali tidak disertai kajian yang mendalam. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Pati, di mana kenaikan PBB sempat mencapai 250% sebelum akhirnya dibatalkan akibat gejolak di masyarakat.

“Dugaan saya, mereka menghitung dari gap yang harus ditutup sebagai pengganti efisiensi dari berkurangnya transfer dari pusat,” ujar Eko. Ia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah selama ini hanya berkisar 4-5% dari total anggaran.

Eko menjelaskan bahwa PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Kenaikan PBB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutupi kekurangan anggaran. Namun, ia menekankan pentingnya kajian yang matang dan sosialisasi yang baik sebelum menaikkan PBB agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Lebih lanjut, Hasan Nasbi mengingatkan bahwa kewenangan penentuan PBB memang berada di tangan pemerintah daerah. Kebijakan PBB biasanya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati oleh Bupati dan DPRD.

Penerapan PBB di daerah bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada tahun 2023 dan 2024, banyak daerah yang juga melakukan penyesuaian PBB. Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan melakukan sosialisasi yang efektif sebelum menaikkan PBB.

Tabel: Contoh Komponen PBB P2