Jokowi Akui Perintah Impor Gula Lembong: Kontroversi Terungkap!

Newsmenit.com Mudah-mudahan selalu ada senyuman di wajahmu. Hari Ini saya ingin menjelaskan bagaimana Economy, News, Indonesia, Dunia berpengaruh. Informasi Praktis Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia Jokowi Akui Perintah Impor Gula Lembong Kontroversi Terungkap Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Pada persidangan kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Tom Lembong memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 30 Juni 2025. Dalam keterangannya, Lembong mengklaim bahwa perpanjangan izin impor gula ke PT PPI merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tingkat kementerian.

Lembong menjelaskan bahwa penugasan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga gula. Saat saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, terjadi gejolak harga pada berbagai komoditas pangan, termasuk beras, gula, daging sapi, jagung, ayam, dan telur, ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam sebuah video yang diunggah 2 Agustus 2025, mengakui bahwa semua kebijakan negara berasal dari presiden. Seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapa pun presidennya, tegas Jokowi di kediamannya di Solo.

Namun, Jokowi menambahkan bahwa aspek teknis kebijakan tersebut berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian, jelasnya.

Sebelumnya, Lembong mengungkapkan bahwa perintah untuk meredam gejolak harga pangan berasal dari Presiden Jokowi. Sebagai tindak lanjut, Lembong dan menteri-menteri bidang perekonomian lainnya mengambil tindakan yang diperlukan untuk menstabilkan harga.

Lembong, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016, awalnya menyatakan bahwa ia hanya melanjutkan kebijakan impor gula yang telah ada sejak periode sebelumnya. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus impor gula tahun 2015.

Hakim dalam persidangan meminta Lembong untuk menjelaskan secara rinci proses penerbitan surat penugasan impor gula tersebut. Kasus ini terus bergulir dan menjadi perhatian publik terkait kebijakan impor dan stabilitas harga pangan di Indonesia.