KemenPAN-RB: IKN, ASN Pindah, Progres Dipaparkan di DPR!

Newsmenit.com Selamat membaca semoga bermanfaat. Di Situs Ini mari kita kupas tuntas sejarah News, Indonesia. Laporan Artikel Seputar News, Indonesia KemenPANRB IKN ASN Pindah Progres Dipaparkan di DPR Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

Jakarta, 22 April 2025 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah melakukan penyesuaian strategi terkait pemindahan kementerian/lembaga (K/L) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI.

Rini menjelaskan bahwa sejak 2022, Kementerian PAN-RB telah menyusun rekomendasi pemindahan K/L ke IKN. Proses ini melibatkan penapisan yang mempertimbangkan fungsi strategis, peran kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Namun, dinamika pemerintahan terkini, termasuk pembentukan Kabinet Merah Putih, mengharuskan adanya penyesuaian kembali.

“Terkait pemindahan K/L dan ASN ke IKN, perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintah ke depan,” ujar Rini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan dukungan Komisi II terhadap upaya Kementerian PANRB untuk melakukan pemindahan ASN secara bertahap. Ia menekankan pentingnya timeline yang terukur, jelas, dan pasti, serta penapisan kelembagaan yang disesuaikan dengan kesiapan hunian dan infrastruktur perkantoran di IKN.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menambahkan bahwa BKN telah menyiapkan Layanan ASN Pindah ke IKN pada platform ASN Digital untuk mempermudah proses pemindahan. “Layanan ini berfungsi untuk memproses kepindahan ASN mulai dari pengusulan oleh masing-masing instansi sampai dengan ASN masuk pada Kawasan IKN,” jelas Zudan.

Selain pemindahan ASN ke IKN, rapat kerja tersebut juga membahas digitalisasi pemerintahan desa. Kementerian PANRB bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kemenkomdigi, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, Kemendagri, dan Kemendes, untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung dan memberdayakan desa.

Zulfikar menambahkan bahwa Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk mengakselerasikan terwujudnya transformasi digital pemerintah sampai tingkat desa, sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional untuk Transformasi Digital Pemerintah dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045.

Penataan organisasi dan tata kerja sebagian K/L dalam Kabinet Merah Putih saat ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Pada periode 2025-2026, akan dilakukan penapisan ulang yang mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru, agar proses pemindahan tetap relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.

Transformasi digital pemerintah mencakup peningkatan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, serta pergeseran budaya birokrasi menuju layanan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat.