Kemiskinan Indonesia: Dua Versi, Jurang Perbedaan Menganga Lebar?

Newsmenit.com Semoga kebahagiaan menghampirimu setiap saat. Kini aku ingin berbagi informasi menarik mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Yang Mengulas Economy, News, Indonesia, Dunia Kemiskinan Indonesia Dua Versi Jurang Perbedaan Menganga Lebar Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

Pada tanggal 26 Juli 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan terkait perbedaan data kemiskinan ekstrem antara versi mereka dan Bank Dunia. Perbedaan ini muncul karena Bank Dunia memperkenalkan standar pengukuran baru pada Juni 2025.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, Bank Dunia kini menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem sebesar US$3 berdasarkan purchasing power parity (PPP). Sementara itu, BPS masih mengacu pada garis kemiskinan US$2,15 PPP (versi 2017) untuk menjaga konsistensi data dengan tahun-tahun sebelumnya. Data kemiskinan ekstrem RI per Maret 2024 yaitu sebesar 0,83% mengacu pada US$ 1,9 PPP versi 2011.

Ateng menjelaskan bahwa BPS telah mengadopsi metode baru dari Bank Dunia dalam penghitungan PPP 2017. Metode lama hanya menggunakan pertumbuhan CPI (consumer price index), sedangkan metode baru menggunakan spasial deflator.

Bank Dunia memperkirakan bahwa 5,44% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem versi mereka pada tahun 2023. Angka ini berbeda dengan data BPS. Pada Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem versi BPS adalah 1,26% dan turun menjadi 0,83% pada Maret 2025.

Perbedaan definisi kemiskinan nasional dan internasional ini disengaja karena digunakan untuk tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan nasional digunakan untuk implementasi kebijakan di tingkat nasional, seperti penargetan bantuan. Sementara itu, garis kemiskinan internasional digunakan untuk memantau kemiskinan global dan membandingkan antar negara.

Bank Dunia menegaskan bahwa garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah tolok ukur yang paling tepat untuk kondisi Indonesia. Namun, mereka juga menyediakan data dengan standar internasional untuk perbandingan global.

Meskipun belum secara resmi mengadopsi batas US$3 PPP sebagai garis kemiskinan ekstrem nasional, BPS akan terus mengikuti perkembangan metode global dalam pengukuran kemiskinan ekstrem.