Kepala Daerah Meradang: Otonomi Terkikis, Wewenang Harus Kembali!

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga hasilnya memuaskan. Di Momen Ini mari kita kupas tuntas sejarah News, Indonesia. Informasi Terbaru Tentang News, Indonesia Kepala Daerah Meradang Otonomi Terkikis Wewenang Harus Kembali lanjut sampai selesai.

Gelombang kekecewaan dari para kepala daerah atas implementasi otonomi daerah semakin menguat. Bupati Batu Bara, Sumatera Utara, Baharuddin Siagian, menjadi salah satu suara yang lantang menyuarakan keresahan ini. Beliau menilai bahwa kewenangan pemerintah kabupaten saat ini hampir tidak ada, terkikis oleh kebijakan yang sentralistik.

Dalam pandangannya, sektor-sektor vital seperti kelautan, kehutanan, dan pertambangan, yang seharusnya menjadi ranah pengelolaan daerah, kini sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Situasi ini, menurutnya, bertentangan dengan semangat awal otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang.

Baharuddin Siagian berharap agar otonomi daerah dikembalikan ke fondasi awalnya, memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten untuk mengelola sumber daya dan potensi wilayahnya secara mandiri. Hal ini penting untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, beliau mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengawal implementasi otonomi daerah. Badan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Keresahan yang diungkapkan oleh Bupati Batu Bara ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak kepala daerah di Indonesia. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi otonomi daerah untuk memastikan bahwa semangat desentralisasi benar-benar terwujud dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional.

Dialog mendalam mengenai isu ini telah dilakukan dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, menghadirkan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, sebagai narasumber. Diskusi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi terbaik untuk memperkuat otonomi daerah.