Kominfo Berencana Hapus Nomor HP, Operator Seluler Angkat Bicara.

Newsmenit.com Hai semoga hatimu selalu tenang. Di Sini saya akan mengulas tren terbaru mengenai Technology, News, Indonesia, Dunia. Artikel Mengenai Technology, News, Indonesia, Dunia Kominfo Berencana Hapus Nomor HP Operator Seluler Angkat Bicara Dapatkan informasi lengkap dengan membaca sampai akhir.

1.1. Rabu, 23 Juli 2025

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menerapkan sanksi tegas bagi operator seluler yang melanggar aturan pembatasan jumlah kartu SIM prabayar. Aturan ini membatasi setiap pengguna hanya boleh memiliki maksimal tiga kartu SIM yang terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Telkomsel, sebagai salah satu operator seluler terbesar di Indonesia, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan ini. Saki H, VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, menegaskan bahwa perusahaannya selalu patuh terhadap regulasi registrasi SIM menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK). Telkomsel juga mengingatkan para mitranya untuk tidak melanggar aturan yang berlaku.

Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Muhammad Danny Buldansyah, menyampaikan bahwa tujuan pemerintah dan operator pada dasarnya sama, yaitu memperluas jangkauan layanan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Namun, ia menekankan perlunya pemahaman ulang mengenai target cakupan dan prioritas wilayah pembangunan infrastruktur.

Danny juga menyoroti pentingnya ekosistem industri yang sehat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan agresif. Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Telkomsel menyatakan kesiapannya untuk mendukung implementasi kebijakan pembatasan kartu SIM, namun masih menunggu petunjuk teknis (juklak) dari kementerian terkait. Kami [Telkomsel] menunggu nanti juklaknya. Juklak, turunannya, teknisnya seperti apa. Dan yang pasti Telkomsel, kami sangat mendukung, ujar Saki, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Danny menambahkan, Ini objektifnya harus di-redefine ulang karena kalau nggak salah yang kemarin 3T aja kan ada yang disebut 3T tapi sebenarnya daerah-daerah yang cukup ekonomi, tapi ada sebenarnya daerah yang katanya enggak non-3T tapi ternyata bisnisnya juga nggak ada, katanya saat ditemui di Kantor IOH beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Danny berharap adanya evaluasi terhadap biaya-biaya yang membebani operator, seperti frequency fee, agar tidak menghambat investasi di sektor telekomunikasi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara target penerimaan negara dan kesehatan industri agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Dengan penegakan aturan pembatasan kartu SIM dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan data pengguna dapat lebih tertib dan penyalahgunaan nomor dapat diminimalisir. Hal ini akan menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.