Koperasi Merah Putih Salurkan Beras SPHP: Oplosan Dicegah!

Newsmenit.com Hai semoga selalu dalam keadaan sehat. Di Jam Ini saya akan membahas manfaat Economy, News, Indonesia, Dunia yang tidak boleh dilewatkan. Catatan Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia Koperasi Merah Putih Salurkan Beras SPHP Oplosan Dicegah Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

Pada tanggal 17 Juni 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan strategi baru dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah akan menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai mitra utama.

Zulhas menekankan bahwa keterlibatan Kopdeskel Merah Putih akan memastikan operasi pasar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, penyaluran SPHP beras seringkali melalui pasar tradisional, yang berpotensi memicu praktik pengoplosan dan kenaikan harga yang merugikan konsumen.

“Usaha Kopdeskel jelas dan dibutuhkan masyarakat, seperti penyediaan minyak goreng, beras, dan gula. Ini adalah upaya pemerintah untuk memiliki ‘kaki’ yang kuat dalam mendistribusikan kebutuhan pokok,” ujar Zulhas.

Pemerintah telah membuka kembali program SPHP beras mulai Juni hingga Desember 2025, dengan target penyaluran maksimal 1,5 juta ton. Artinya, sekitar 1,318 juta ton beras SPHP akan disalurkan dalam enam bulan ke depan. Namun, daerah sasaran akan dipilih secara selektif, dengan mempertimbangkan harga gabah di tingkat petani.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa keputusan ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 12 Juni 2025.

Astawa menambahkan, “Bayangkan jika 80 ribu koperasi beroperasi penuh di seluruh Indonesia. Pemerintah akan memiliki kanal logistik yang mampu menjangkau langsung masyarakat, menyediakan logistik pangan berkualitas dengan harga terjangkau.”

Inisiatif ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi, menekan harga, dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi masyarakat, sekaligus melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan.