Mahalnya Mahar, Warga Kota Ini Pilih Kumpul Kebo?

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga hasilnya memuaskan. Di Titik Ini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang Lifestyle, News, Indonesia, Trends. Analisis Artikel Tentang Lifestyle, News, Indonesia, Trends Mahalnya Mahar Warga Kota Ini Pilih Kumpul Kebo Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

1.1. Kesimpulannya

Fenomena kohabitasi, atau hidup bersama tanpa pernikahan yang sah, menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia. Sebuah studi tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation menyoroti bahwa praktik ini lebih umum ditemukan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di kalangan masyarakat non-Muslim.

Data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) menunjukkan bahwa Manado, Sulawesi Utara, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kohabitasi yang cukup tinggi. Tercatat 0,6% warga Manado hidup dalam hubungan kohabitasi, dan bahkan 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kohabitasi bukan lagi fenomena yang tersembunyi, melainkan menjadi bagian dari realitas sosial di beberapa daerah.

Meskipun lingkungan sosial di Manado cenderung lebih menerima praktik kohabitasi, data PK21 juga mengungkap sisi gelap dari fenomena ini. Sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi dilaporkan mengalami konflik, bahkan sebagian di antaranya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya perlindungan hukum bagi pasangan kohabitasi menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini.

Salah satu faktor pendorong kohabitasi di Manado adalah budaya lokal yang lebih mengutamakan relasi personal daripada formalitas pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting. Banyak pasangan yang belum mampu memenuhi biaya mahar yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ajaran agama seperti Kristen dan Katolik yang menganggap perceraian sebagai hal yang tabu juga turut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih kohabitasi.

Konsekuensi dari kohabitasi, terutama bagi perempuan dan anak, tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya payung hukum, perempuan dalam hubungan kohabitasi tidak mendapatkan perlindungan finansial, hak waris, maupun kepastian hukum jika hubungan berakhir. Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga rentan terhadap stigma sosial, gangguan emosi, dan masalah identitas yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

Di negara-negara maju seperti Belanda dan Kanada, kohabitasi telah diakui secara hukum. Namun, di Asia, pengakuan legal terhadap kohabitasi masih menjadi isu yang kompleks karena pengaruh budaya, tradisi, dan agama. Di Jepang, misalnya, sekitar 25% pasangan melakukan kohabitasi dengan durasi rata-rata sekitar 2 tahun, dan sekitar 58% di antaranya melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun, angka kelahiran anak di luar pernikahan di Jepang hanya sekitar 2%, terendah di antara negara-negara OECD.

Kesimpulannya, kohabitasi adalah fenomena kompleks dengan berbagai faktor pendorong dan konsekuensi yang perlu diperhatikan. Diperlukan kajian yang lebih mendalam dan solusi yang komprehensif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam hubungan kohabitasi.