Misteri Tambang Citlim: KKP Ungkap Dalang Kerusakan Pulau!

Newsmenit.com Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Di Jam Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar Economy, News, Indonesia, Dunia. Informasi Terkait Economy, News, Indonesia, Dunia Misteri Tambang Citlim KKP Ungkap Dalang Kerusakan Pulau Ikuti pembahasan ini hingga kalimat terakhir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, pada hari Rabu, 18 Juni 2025, di kantornya di Jakarta Pusat.

Menurut Ipunk, tim dari Direktorat Jenderal PSDKP telah diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait aktivitas penambangan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan informasi detail mengenai temuan investigasi, mengingat prosesnya masih berlangsung.

“Masih dalam investigasi kita. Kita juga turunkan ke sana, belum ada laporan,” ujarnya kepada awak media. Ipunk juga menambahkan, Kami belum bisa mempublish. Sama koordinasi menyeluruh intansi terkait dalam hal ini.

Sebelumnya, temuan adanya tambang ilegal di Pulau Citlim mencuat karena aktivitas tersebut diduga tidak memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP, Ahmad Aris, menyatakan bahwa perizinan di Pulau Citlim seharusnya mendapatkan rekomendasi dari KKP.

Aris juga mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas penambangan tersebut tidak pernah mengurus perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ke KKP. Ia menambahkan bahwa tindakan tegas seperti penyegelan pulau seharusnya dilakukan karena KKP memiliki kewenangan dalam hal ini.

Lebih lanjut, Aris menyoroti adanya indikasi reklamasi dan pembangunan jeti tanpa izin yang semakin memperparah pelanggaran. Ya, mestinya ini pulau kita segel karena kita ada kewenangan. Tapi dia tidak mengindahkan begitu ya, mestinya kita segel. Itu juga ada reklamasi, ada jeti, saya rasa juga tidak ada perizinannya, tegasnya.

Ipunk juga menjelaskan bahwa KKP tengah mengharmonisasi peraturan terkait tambang di pulau-pulau kecil, yang melibatkan koordinasi dengan kementerian lain. Jadi segala sesuatu harus sudah tervalidasi dengan baik, dengan perizinan, dengan koordinasi kami dengan intansinya yang lain, pungkasnya.