Padar Dijajah Vila: Hotel dan Kapal Wisata Terancam!

Newsmenit.com Semoga semua mimpi indah terwujud. Di Tulisan Ini saya akan mengulas cerita sukses terkait Travel, Indonesia, Trens, Dunia., Analisis Mendalam Mengenai Travel, Indonesia, Trens, Dunia Padar Dijajah Vila Hotel dan Kapal Wisata Terancam Ikuti terus ulasannya hingga paragraf terakhir.

Pada tanggal 23 Juli 2025, konsultasi publik mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar memicu perdebatan. Kekhawatiran utama adalah potensi dampak negatif terhadap bisnis lokal di Labuan Bajo.

Silvester Wanggel, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Manggarai Barat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pembangunan ratusan vila di Pulau Padar dapat secara signifikan mengurangi tingkat hunian hotel di Labuan Bajo. Dampaknya tidak hanya terbatas pada hotel, tetapi juga berpotensi merugikan usaha kapal wisata yang selama ini mengandalkan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK).

Menurut Wanggel, pembangunan hotel di kawasan inti TNK akan menyebabkan penurunan drastis tingkat hunian hotel di Labuan Bajo, serta mengurangi pendapatan angkutan wisata laut. Ia mempertanyakan etika bisnis di balik pembangunan vila tersebut, terutama karena investor berpotensi menyediakan kapal wisata sendiri, sehingga mengurangi kebutuhan wisatawan untuk menggunakan jasa kapal wisata lokal.

Dalam sosialisasi AMDAL, akademisi dari IPB yang menjadi narasumber dinilai tidak memberikan jawaban yang memuaskan terkait dampak pembangunan vila. Kepala Balai TNK, Hendrikus Rani Siga, mencoba menenangkan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa perusahaan pengembang akan memiliki segmentasi pasar tersendiri. Namun, jawaban ini tidak sepenuhnya meyakinkan para pelaku bisnis lokal.

PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) berencana membangun 619 unit fasilitas wisata di Pulau Padar, termasuk vila, restoran, gym, spa, dan kapela untuk pernikahan. Perusahaan ini telah memperoleh izin selama 55 tahun untuk usaha penyediaan sarana wisata alam di Pulau Padar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.796/Menhut-I/2014 tanggal 23 September 2024. Izin tersebut mencakup area seluas 274,13 hektare, atau sekitar 19,5% dari total luas Pulau Padar.

Kekhawatiran utama adalah bahwa pembangunan ini akan mengalihkan wisatawan dari hotel dan kapal wisata di Labuan Bajo, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dampak ekonomi yang lebih luas masih menjadi pertanyaan besar, dan sulit untuk dibuktikan secara bisnis pada saat ini.