• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PAN Setuju: Deadline Rakyat, Tunjangan Rumah DPR Dihapus!

img

Newsmenit.com Bismillah semoga hari ini istimewa. Pada Waktu Ini mari kita telaah berbagai sudut pandang tentang News, Indonesia. Konten Yang Menarik Tentang News, Indonesia PAN Setuju Deadline Rakyat Tunjangan Rumah DPR Dihapus lanjut sampai selesai.

Jakarta, 5 September 2025 - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap 17 tuntutan yang disuarakan masyarakat terkait kinerja lembaga legislatif. Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan komitmen ini kepada wartawan, menegaskan bahwa PAN bertekad untuk mendorong transformasi DPR menjadi lembaga yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Putri Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi menunjukkan adanya kesamaan visi untuk melakukan perbaikan internal dan meningkatkan kualitas kinerja DPR di masa mendatang. Salah satu poin penting yang disetujui oleh PAN adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR.

Lebih lanjut, Fraksi PAN mengusulkan agar kunjungan kerja ke luar negeri (kunker) dihentikan sementara waktu atau dimoratorium. Menurut Putri Zulhas, gerakan 17+8 yang muncul di media sosial merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap DPR RI. Aspirasi ini, menurutnya, harus diapresiasi dan dijadikan momentum introspeksi bagi seluruh anggota dewan.

“Aspirasi masyarakat ini sangat berharga dan harus menjadi bahan introspeksi bagi kita semua agar DPR semakin dekat dengan rakyat,” tegasnya. PAN juga telah aktif mendorong penghentian tunjangan rumah dan fasilitas lain bagi anggota DPR yang berstatus non-aktif melalui mekanisme formal di DPR RI.

Selain itu, detikcom bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyelenggarakan ajang penghargaan untuk mencari jaksa-jaksa berprestasi di seluruh Indonesia. Ajang ini diharapkan dapat memotivasi para jaksa untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel: Beberapa Tuntutan Masyarakat kepada DPR RI

No.Tuntutan
1Penghentian Tunjangan Rumah
2Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri
3Peningkatan Transparansi Anggaran

Begitulah pan setuju deadline rakyat tunjangan rumah dpr dihapus yang telah saya jelaskan secara lengkap dalam news, indonesia, Jangan segan untuk mengeksplorasi topik ini lebih dalam tetap semangat berkarya dan jaga kesehatan tulang. Jangan lupa untuk membagikan ini kepada sahabatmu. Terima kasih

© Copyright 2024 - Newsmenit Situs Berita Terbaru Terkini Setiap Menit
Added Successfully

Type above and press Enter to search.