PAW DPR: Prosedur Unik, Kursi Panas Menanti!

Newsmenit.com Assalamualaikum semoga hidupmu penuh canda tawa. Pada Hari Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar Business, News, Indonesia, Dunia. Artikel Dengan Tema Business, News, Indonesia, Dunia PAW DPR Prosedur Unik Kursi Panas Menanti Jangan diskip ikuti terus sampai akhir pembahasan.

1.1. Pergantian Antar Waktu (PAW)

Jakarta, 16 November 2023 - Gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada status keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lima anggota DPR dilaporkan telah dinonaktifkan, memicu perdebatan mengenai dasar hukum tindakan tersebut.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tidak secara eksplisit menyebutkan istilah penonaktifan, undang-undang tersebut mengatur mekanisme pemberhentian anggota dewan, termasuk pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara.

Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi solusi dalam situasi ini. PAW adalah prosedur formal untuk menunjuk pengganti dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, memastikan representasi politik tetap terjaga. Dasar hukum PAW diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019.

Beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang anggota DPR diberhentikan dan diganti antar waktu antara lain:

Meninggal dunia
Mengundurkan diri
Diberhentikan dari keanggotaan partai politik
Diberhentikan karena kasus pidana (dengan surat putusan pengadilan)
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR (dengan surat keterangan dari otoritas terkait)

Kelima anggota DPR yang dinonaktifkan tersebut adalah Ahmad Satroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) (PAN), serta Adies Kadir (Golkar).

Proses PAW melibatkan penunjukan calon pengganti dari partai politik yang sama, di daerah pemilihan yang sama, berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya dalam daftar calon tetap (DCT). Jika tidak ada calon yang memenuhi syarat di dapil tersebut, calon dapat ditarik dari dapil berbatasan, bahkan hingga DCT tingkat di atasnya.

Dokumen pendukung harus dilampirkan sesuai dengan alasan PAW. Dokumen tersebut dapat berupa surat keterangan kematian, surat pengunduran diri bermaterai, surat putusan pengadilan (jika diberhentikan karena kasus pidana), atau surat keputusan partai politik (jika diberhentikan oleh partai politik).

PAW adalah mekanisme krusial untuk menjaga keberlangsungan fungsi parlemen dan representasi rakyat. Prosesnya melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, DPR, KPU, dan Presiden, sehingga diatur secara rinci dalam UU MD3 dan PKPU. Transparansi proses, melalui sistem seperti SIMPAW, juga penting untuk memastikan pengawasan publik terhadap jalannya pergantian ini.

Dengan adanya PAW, diharapkan kursi parlemen tidak kosong dan suara rakyat tetap terwakili secara optimal.