Pemerintah Lindungi ABK: Risiko Tinggi, Jaminan Kerja Bertambah.

Newsmenit.com Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Di Kutipan Ini mari kita telaah Economy, News, Indonesia, Dunia yang banyak diperbincangkan. Penjelasan Artikel Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Pemerintah Lindungi ABK Risiko Tinggi Jaminan Kerja Bertambah Mari kita bahas tuntas artikel ini hingga bagian penutup.

Pada tanggal 26 Mei 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) dapat ditingkatkan melalui payung hukum yang melibatkan berbagai kementerian teknis, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), KKP, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mohamad Abdi Suhufan, Tenaga Ahli Menteri KP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ABK. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan, namun optimalisasi pada beberapa aspek masih diperlukan.

Dorongan untuk peningkatan perlindungan ini datang dari masyarakat sipil. Abdi menambahkan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, kepada nelayan atau ABK yang bekerja di perusahaan mereka.

Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Data dari KKP per 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa 519.848 nelayan/awak kapal perikanan telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Abdi menjelaskan bahwa jaminan sosial yang diberikan bergantung pada pemberi kerja. Ketika mereka bekerja di sektor perikanan tangkap, pemberi kerja wajib memberikan asuransi kepada mereka, ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta.

Selain keselamatan, Abdi juga menyoroti mandat Undang-Undang Perlindungan Nelayan yang mengharuskan pemerintah memberikan jaminan sosial kepada nelayan kecil.

Target jaminan sosial ini bergantung pada jumlah nelayan dan ABK yang bekerja di sektor ini. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan perlindungan bagi para pekerja di sektor perikanan.

Tabel: Ringkasan Perlindungan ABK

Aspek	Keterangan
Payung Hukum	Melibatkan Kemnaker, KKP, dan Kemenhub
Jaminan Sosial	BPJS Ketenagakerjaan (wajib bagi pemberi kerja)
Target	Seluruh nelayan dan ABK yang bekerja di sektor perikanan

Peningkatan perlindungan ABK menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja di sektor perikanan.

Itulah pembahasan komprehensif tentang pemerintah lindungi abk risiko tinggi jaminan kerja bertambah dalam economy, news, indonesia, dunia yang saya sajikan Terima kasih telah membaca hingga akhir pantang menyerah dan utamakan kesehatan. Bagikan kepada sahabat agar mereka juga tahu. jangan lupa baca artikel lainnya di bawah ini.