Perhutani Kehilangan Hutan: Jawa-Madura Menyusut Drastis, Satu Juta Hektar!

Newsmenit.com Selamat membaca semoga bermanfaat. Saat Ini aku ingin mengupas sisi unik dari Economy, News, Indonesia, Dunia. Konten Yang Membahas Economy, News, Indonesia, Dunia Perhutani Kehilangan Hutan JawaMadura Menyusut Drastis Satu Juta Hektar Jangan berhenti di tengah jalan

1.1. Perubahan ini menandai babak baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia

Pada tanggal 29 April 2025, Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR bahwa terjadi penyusutan signifikan pada kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani di Jawa dan Madura.

Menurut Wahyu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, sekitar 1,1 juta hektar kawasan hutan Perhutani telah dialihkan menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang dikelola langsung oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan luas hutan yang dikelola Perhutani menyusut dari 1,3 juta hektar menjadi hanya 1,3 juta hektar.

Wahyu menjelaskan bahwa lahan yang diambil kembali oleh pemerintah tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Meskipun demikian, Perhutani berencana untuk mengajukan perluasan lahan konsesi di luar Pulau Jawa guna meningkatkan portofolio perusahaan.

Saat ini, Perhutani mengelola 1,38 juta hektar kawasan hutan di Jawa dan Madura, dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Produksi	712.561	68%
Hutan Lindung	192.549	14%
Kawasan Pelindungan	216.290	16%
Penggunaan Lain	32.688	2%

Di luar Jawa, Perhutani mengelola 1.045.596 hektar kawasan hutan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan rincian:

Hutan Tanaman: 249.780 ha (24%)
Hutan Alam: 786.660 ha (75%)
Lain-lain: 8.256 ha (1%)

Penyusutan kawasan hutan ini menjadi perhatian penting, mengingat peran hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat. Perhutani diharapkan dapat terus berupaya meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Perubahan ini menandai babak baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dengan fokus pada pemanfaatan untuk kepentingan sosial dan upaya perluasan konsesi di wilayah lain.