Prabowo Bahas Rampasan Aset: Rangkul Ketum Partai!

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Pada Edisi Ini saya akan mengupas tuntas isu seputar News, Indonesia. Panduan Artikel Tentang News, Indonesia Prabowo Bahas Rampasan Aset Rangkul Ketum Partai Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

1.1. Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset,

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Perampasan Aset. Pemerintah lebih memilih untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta para pimpinan partai politik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Prasetyo Hadi menyampaikan hal ini di Kompleks Istana Kepresidenan pada [Tanggal Kejadian, contoh: Jumat, 9 Mei 2025], menekankan bahwa Presiden Prabowo sangat concern terhadap pembahasan RUU penting ini. Dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset dipandang sebagai salah satu wujud komitmen Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya pada peringatan Hari Buruh (May Day) di Lapangan Monas pada [Tanggal Kejadian, contoh: 1 Mei 2025], telah menyampaikan janjinya untuk secara tegas memberantas praktik korupsi di seluruh lapisan pemerintahan. Pemerintah, menurut Prasetyo, lebih mengutamakan pendekatan dialog dan komunikasi yang konstruktif dengan DPR dan partai-partai politik untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, tegas Prabowo, menunjukkan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap, melalui kerjasama yang baik dengan DPR, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberantas korupsi.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan:

Poin	Keterangan
Perppu Perampasan Aset	Belum akan diterbitkan.
Komunikasi dengan DPR	Diutamakan untuk membahas RUU Perampasan Aset.
Komitmen Presiden	Mendukung penuh pemberantasan korupsi.