Prabowo Rancang Badan Penerimaan Negara: Inilah Bocoran Susunannya!

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Dalam Blog Ini mari kita telaah Economy, News, Indonesia, Dunia yang banyak diperbincangkan. Informasi Relevan Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia Prabowo Rancang Badan Penerimaan Negara Inilah Bocoran Susunannya Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

1.1. Namun, implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah.

Pembentukan Badan Otorisasi Penerimaan Negara (BOPN), sebuah janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, kembali mencuat. Edi Slamet Irianto, mantan Dewan Pakar TKN, mengungkapkan urgensi badan ini dalam ISNU Forum pada hari Rabu, 11 Juni 2025.

Menurut Edi, kerumitan peraturan dan birokrasi yang panjang dalam penerimaan negara membuka celah kebocoran. Ia menyoroti kesulitan membedakan instrumen pajak dan bukan pajak, serta perbedaan aturan antar kementerian yang memperlambat pelayanan.

Struktur BOPN yang diusulkan, menurut Edi, akan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri Negara atau Kepala, didampingi oleh Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusan Dalam (Waka Urdal). Di bawahnya, terdapat Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan.

BOPN juga akan memiliki Dewan Pengawas yang terdiri dari jabatan ex officio seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala PPATK, serta empat orang independen. Selain itu, terdapat Pusat Data Sains dan Informasi, Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai, dan Kepala Perwakilan di setiap Provinsi setara Eselon 1b.

Di bawah Deputi, terdapat jejeran kedeputian, mulai dari Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Deputi Pengawasan Kepabeanan, Deputi Penegakkan Hukum, serta Deputi Intelijen.

Edi meyakinkan bahwa Prabowo telah melihat dan menyusun struktur ini saat kampanye. Namun, ia menekankan bahwa struktur ini dapat berubah tergantung situasi. Kami kan di luar pemerintahan, hanya bisa mendorong mudah-mudahan janji politik presiden bisa diwujudkan, ujarnya.

Berikut adalah gambaran struktur yang diusulkan:

Jabatan	Keterangan
Menteri Negara/Kepala BOPN	Bertanggung jawab kepada Presiden
Waka OPS dan Waka Urdal	Mendampingi Menteri/Kepala
Dewan Pengawas	Terdiri dari pejabat ex officio dan independen

Pembentukan BOPN diharapkan dapat mengatasi kerumitan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penerimaan negara. Namun, implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah.