Prabowo Sentil Bos BUMN: Bukan Raja, Bisa Diganti!

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Dalam Waktu Ini saya ingin membahas berbagai perspektif tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Catatan Informatif Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Prabowo Sentil Bos BUMN Bukan Raja Bisa Diganti Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

1.1. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi harapan perbaikan BUMN di masa depan.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reformasi signifikan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam acara APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 28 Agustus 2025, beliau menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja beberapa direksi BUMN yang dianggap bertindak seolah-olah perusahaan adalah milik pribadi.

Prabowo menegaskan bahwa tidak ada pejabat di Indonesia yang tidak dapat diganti jika kinerjanya buruk, termasuk presiden dan kepala daerah. Beliau memberikan peringatan keras kepada para pemimpin BUMN untuk tidak merasa seperti raja dan harus siap dievaluasi jika kepemimpinan dan hasil kerja mereka tidak memuaskan.

Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kinerja BUMN agar tetap baik dan tidak bekerja sembarangan. Salah satu bentuk perubahan yang akan dilakukan adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan penghapusan tantiem, atau bonus, bagi komisaris BUMN.

Menurut Prabowo, banyak BUMN yang manajemennya kurang baik, dan ia bertekad untuk membereskan masalah ini. Ia menyoroti bahwa beberapa BUMN bahkan merugi namun tetap memberikan tantiem kepada komisarisnya. Kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan komisaris, padahal BUMN adalah kekayaan negara dan rakyat.

Prabowo menyerukan kepada siapa pun yang tidak setuju dengan kebijakan penghapusan tantiem untuk mengundurkan diri dari manajemen BUMN. Ia meyakini bahwa banyak anak muda Indonesia yang memiliki potensi besar dan siap untuk mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas BUMN, serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi harapan perbaikan BUMN di masa depan.