Prabowo Sentil Serakahnomics, Pengusaha Tuduh Oknum Bermain.

Newsmenit.com Dengan izin Allah semoga kita selalu diberkati. Sekarang saya akan mengulas tren terbaru mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Ini Mengeksplorasi Economy, News, Indonesia, Dunia Prabowo Sentil Serakahnomics Pengusaha Tuduh Oknum Bermain Simak penjelasan detailnya hingga selesai.

Dunia usaha menyatakan kesiapannya untuk menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah, menciptakan sinergi bisnis yang saling menguntungkan. Hal ini disampaikan oleh Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, pada Senin, 28 Juli 2025, menanggapi fenomena Serakahnomics yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Sarman menjelaskan bahwa Serakahnomics merujuk pada praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan berlebihan, seringkali mengabaikan etika dan regulasi. Ia menduga pernyataan Presiden Prabowo terkait hal ini merupakan respons terhadap kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat dan negara hingga mencapai Rp 100 triliun.

Meskipun mengakui adanya oknum pengusaha yang melakukan praktik menyimpang, Sarman menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku. Ia meyakini pemerintah saat ini tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis.

“Tidak dipungkiri pasti ada oknum-oknum yang menyimpang tapi konsekuensinya kan ada sanksi, bahkan sampai ke ranah hukum seperti kasus oplosan beras,” ujarnya.

Sarman menambahkan bahwa dunia usaha saat ini tengah berjuang untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah menjadi krusial untuk menghadapi tantangan geopolitik dan memulihkan daya beli masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang pro-bisnis dan mendukung pertumbuhan dunia usaha. Sarman meyakini bahwa praktik Serakahnomics hanya dilakukan oleh segelintir oknum, dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang melanggar hukum.

“Tentu kita harus berkolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menghadapi tekanan geopolitik dan daya beli masyarakat kita yang belum pulih. Pelaku usaha mengharapkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha,” pungkasnya.