Prabowo Titahkan Bimo-Djaka Masuk Kemenkeu: Strategi Ekonomi Baru?

Newsmenit.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Di Artikel Ini mari kita telaah berbagai sudut pandang tentang News, Indonesia. Konten Informatif Tentang News, Indonesia Prabowo Titahkan BimoDjaka Masuk Kemenkeu Strategi Ekonomi Baru simak terus penjelasannya hingga tuntas.

1.1. Arahan Presiden ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.

Pada hari Selasa, 20 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan penting kepada Bimo Wijayanto dan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama di Istana Negara. Pertemuan ini berfokus pada upaya penguatan sistem perpajakan di Indonesia.

Bimo Wijayanto menyampaikan kepada wartawan usai rapat bahwa Presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem perpajakan agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk mengamankan program-program nasional, terutama dari sisi penerimaan negara.

Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan yang kuat untuk meningkatkan martabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini bertujuan agar kedua lembaga tersebut dapat lebih efektif dalam mengamankan penerimaan negara.

Meskipun Bimo menegaskan bahwa dirinya dan Letjen Djaka akan mengisi posisi di Kementerian Keuangan, ia belum bersedia mengonfirmasi secara spesifik posisinya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, ujarnya.

Fokus utama dari arahan Presiden adalah reformasi sistem perpajakan Indonesia. Sistem yang lebih akuntabel dan independen diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Hal ini akan mendukung pendanaan program-program nasional yang telah direncanakan.

Penguatan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi prioritas utama. Dengan sistem yang lebih baik dan integritas yang terjaga, diharapkan kedua lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Arahan Presiden ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.