Putin Murka: Gereja Ditindak, Negara NATO Berulah!

Newsmenit.com Bismillah semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Kini saya ingin menjelaskan bagaimana News, Indonesia berpengaruh. Penjelasan Mendalam Tentang News, Indonesia Putin Murka Gereja Ditindak Negara NATO Berulah simak terus penjelasannya hingga tuntas.

Pada tanggal 9 April 2025, Parlemen Estonia mengesahkan undang-undang baru yang berdampak signifikan pada Gereja Ortodoks Kristen Estonia (ECOC). Undang-undang ini memicu kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk Gereja Ortodoks Rusia (ROC) dan Pemerintah Rusia.

Undang-undang tersebut mengharuskan ECOC untuk merevisi piagamnya dan menghilangkan segala referensi ke Patriarkat Moskow, meskipun tetap mempertahankan hubungan kanonik dengan ROC. Pemerintah Estonia berdalih bahwa langkah ini diperlukan karena dukungan Patriarkat Moskow terhadap operasi militer Rusia di Ukraina.

Menteri Dalam Negeri Estonia, Lauri Laanemets, bahkan mengancam akan menutup biara-biara yang menolak untuk memutuskan hubungan dengan ROC dan mengklasifikasikan ROC sebagai organisasi teroris. Tindakan ini dipandang sebagai tekanan yang berlebihan dan melanggar kebebasan beragama.

ECOC sendiri menyatakan bahwa mereka selalu mematuhi hukum Estonia dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Mereka juga menegaskan bahwa undang-undang baru ini membatasi kebebasan beragama mereka, yang merupakan hak universal berdasarkan prinsip-prinsip global yang fundamental.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam keputusan Parlemen Estonia sebagai tindakan agresi dan nihilisme hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendesak pihak berwenang untuk mengakhiri diskriminasi agama.

Pemerintah Rusia juga membantah klaim bahwa hubungan kanonik ECOC dengan ROC mengancam keamanan nasional Estonia. Mereka mencatat bahwa ECOC tidak pernah terlibat dalam politik atau membahayakan keselamatan publik.

Undang-undang baru ini memaksa gereja anggota ECOC untuk memutuskan hubungan dengan Rusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan beragama dan potensi diskriminasi terhadap sekitar 250.000 penganut Ortodoks di Estonia, yang merupakan negara anggota Uni Eropa.

Menurut data pemerintah, sekitar 16% populasi Estonia mengidentifikasi diri sebagai Kristen Ortodoks dan 8% sebagai Lutheran. Estonia adalah bagian dari Uni Soviet dari tahun 1940 hingga 1991, dan penutur bahasa Rusia merupakan sekitar 27% dari populasinya.

Situasi ini menyoroti ketegangan yang kompleks antara kebebasan beragama, keamanan nasional, dan hubungan geopolitik di Estonia. Dampak jangka panjang dari undang-undang baru ini terhadap ECOC dan komunitas Ortodoks di Estonia masih belum jelas.