Raja Salman Melarang Ulama Haji: Ada Apa Gerangan?

Newsmenit.com Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Pada Hari Ini mari kita bahas keunikan dari News, Indonesia yang sedang populer. Ulasan Mendetail Mengenai News, Indonesia Raja Salman Melarang Ulama Haji Ada Apa Gerangan Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

Pada tanggal 4 Juni 2025, dunia dikejutkan dengan berita deportasi Sheikh Ahmad Gumi, seorang ulama terkemuka dari Kaduna, Nigeria, oleh pemerintah Arab Saudi. Insiden ini terjadi meskipun Sheikh Gumi telah memegang visa resmi untuk menunaikan ibadah haji. Lebih lanjut, otoritas Saudi juga melarangnya untuk berpartisipasi dalam ibadah haji tahun 2025.

Melalui pernyataan di akun Facebook pribadinya, Sheikh Gumi menduga bahwa penolakan ini berkaitan erat dengan pandangan politiknya yang kritis terhadap isu-isu global. Ia juga menyampaikan apresiasi atas janji pemerintah Nigeria untuk mengupayakan dialog dengan pihak Saudi terkait kasus yang menimpanya.

Kasus Sheikh Gumi menambah daftar panjang ulama yang mengalami tindakan represif dari pemerintah Saudi. Tindakan ini diduga kuat terkait dengan kritik yang mereka lontarkan terhadap kebijakan pemerintah, terutama sejak Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) gencar melakukan reformasi sosial dan ekonomi yang menuai kontroversi.

Beberapa ulama terkemuka lainnya, seperti Syaikh Omar Al-Muqbil, Sheikh Safar Al-Hawali, Syaikh Badr Al-Meshari, dan Emad Al-Moubayed, juga pernah mengalami penahanan atau pembungkaman karena berani mengkritik kebijakan kerajaan. Daily Post Nigeria melaporkan bahwa Sheikh Gumi tiba di Madinah pada Sabtu malam bersama rombongan ulama Nigeria menggunakan maskapai Umza Air.

Sheikh Gumi merupakan bagian dari delegasi ulama yang disponsori oleh Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) dengan tujuan memberikan layanan keagamaan selama musim haji. Namun, setibanya di Madinah sekitar pukul 22.30 waktu setempat, petugas imigrasi Saudi menolak kedatangannya dan langsung mendeportasinya kembali ke Nigeria.

Menurut Sheikh Gumi, meskipun ia telah memegang visa resmi, otoritas Saudi tidak menghendaki kehadirannya karena pandangan politiknya. Sebagian ulama bahkan ditangkap tanpa melalui proses hukum yang transparan. Tindakan represif ini menuai kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, yang menilai bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Penindakan ini dinilai sebagai upaya membungkam perbedaan pendapat.