Rumah Tapak Mewah: Pajak Tinggi, Investasi Masa Depan?

Newsmenit.com Selamat membaca semoga bermanfaat. Pada Detik Ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang News, Indonesia. Informasi Lengkap Tentang News, Indonesia Rumah Tapak Mewah Pajak Tinggi Investasi Masa Depan Tetap fokus dan ikuti pembahasan sampe selesai.

Jakarta, 7 Juni 2025 - Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan baru terkait pajak properti untuk mendorong pembangunan rumah vertikal. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan agar pajak yang lebih tinggi dikenakan pada rumah tapak, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang semakin terbatas di perkotaan.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah memberikan subsidi pada sisi penawaran (supply side), terutama dalam hal penyediaan lahan. Menurut Fahri, langkah ini akan membantu menurunkan harga rumah secara signifikan.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus subsidi rumah bagi pembeli. Fahri berpendapat bahwa tren global menunjukkan pergeseran ke arah hunian vertikal, dan Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan dan kita harus hentikan landed house di perkotaan karena kita sudah enggak punya tanah, tegasnya.

Kementerian PKP akan terus mengkampanyekan hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun (rusun) sebagai solusi tempat tinggal yang efisien. Salah satu alasan utama adalah mahalnya harga tanah yang menyebabkan subsidi konsumen menjadi tidak efektif.

Fahri meyakini bahwa dengan fokus pada efisiensi biaya perizinan dan penghapusan pungutan di awal pembangunan, harga rumah di Indonesia dapat turun drastis, bahkan hingga 40-50 persen. Kami mengusulkan tidak perlu ada lagi subsidi di demand side, yang penting di supply side-nya, ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan dan menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendorong perubahan preferensi masyarakat terhadap hunian vertikal.