Sabang Meradang: Anggaran Dipangkas, Sri Mulyani Jadi Sorotan DPR.

Newsmenit.com Mudah-mudahan selalu ada senyuman di wajahmu. Hari Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Yang Fokus Pada Economy, News, Indonesia, Dunia Sabang Meradang Anggaran Dipangkas Sri Mulyani Jadi Sorotan DPR Tetap fokus dan ikuti pembahasan sampe selesai.

Pada awal semester II tahun 2025, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tengah berupaya melakukan relaksasi tahap kedua terkait pemblokiran anggaran. Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian Keuangan untuk membuka blokir dana senilai Rp 5.276.109.000 yang dialokasikan untuk tiga kegiatan prioritas nasional di Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang.

Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 9 Juli 2025. Beliau menekankan pentingnya penuntasan kegiatan prioritas proyek nasional serta optimalisasi aset-aset BPKS guna meningkatkan layanan, pendapatan, dan investasi.

Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang utama. Rp 276 juta dialokasikan untuk kebijakan bidang pengembangan wilayah, Rp 2 miliar untuk sarana pengembangan kawasan, dan Rp 5 miliar untuk prasarana bidang konektivitas darat, khususnya jalan.

BPKS mengakui bahwa anggaran sebesar Rp 5,2 miliar diblokir oleh Kementerian Keuangan. Di sisi lain, realisasi penerimaan PNBP hingga 7 Juli 2025 mencapai Rp 2,4 miliar, atau sekitar 29,05% dari target penerimaan tahun 2025.

Iskandar juga memaparkan realisasi penggunaan alokasi anggaran tahun 2025. Selain itu, berdasarkan Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2026, BPKS mendapatkan alokasi sebesar Rp 36,4 miliar.

Namun, anggaran tahun depan mengalami penurunan sebesar Rp 6,6 miliar atau 68,18% dibandingkan tahun 2025. Iskandar menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB Sabang).

Hal ini sejalan dengan dokumen RPJMN 2025-2029 yang menetapkan Sabang sebagai kawasan strategis nasional untuk pertumbuhan ekonomi. BPKS berharap dengan dibukanya blokir anggaran, Sabang dapat memaksimalkan potensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.