Strategi Jitu Pemerintah: Berantas Korupsi Koperasi Merah Putih.

Newsmenit.com Semoga kamu tetap berbahagia ya, Pada Kesempatan Ini saya ingin berbagi pandangan tentang Economy, News, Indonesia, Dunia yang menarik. Analisis Mendalam Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia Strategi Jitu Pemerintah Berantas Korupsi Koperasi Merah Putih Dapatkan wawasan full dengan membaca hingga akhir.

Jakarta, 26 Mei 2025 - Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmennya untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Menanggapi kekhawatiran Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengenai potensi penunjukan pengurus koperasi yang tidak profesional dan berintegritas, Budi Arie menekankan bahwa pihaknya telah membuat aturan yang jelas. Salah satu poin penting adalah larangan adanya hubungan kekeluargaan atau semenda dalam kepengurusan koperasi.

“Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa pengurus Koperasi Merah Putih adalah orang-orang yang profesional dan berintegritas, bukan hanya karena hubungan keluarga,” ujar Budi Arie.

Mufti Anam sebelumnya menyoroti keluhan masyarakat terkait pengurus koperasi yang seringkali ditunjuk berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan kepala desa. Ia khawatir praktik ini akan membuka celah bagi KKN.

Sebagai langkah antisipasi, Budi Arie menjelaskan bahwa Kepala Desa akan menjadi ex officio Ketua Pengawas Koperasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menambahkan bahwa penentuan pengurus koperasi akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Ia meyakini bahwa musyawarah desa dapat meminimalisir praktik KKN karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pengurus yang kompeten dan terpercaya.

“Pelaksanaan penentuan pengurus dan segala macamnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, di mana masyarakat sendiri yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan koperasi,” jelas Ferry.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memastikan bahwa koperasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari praktik KKN.