Target Ambisius DPR: Ekonomi 2026, Mampukah Sri Mulyani?

Newsmenit.com Semoga semua mimpi indah terwujud. Pada Waktu Ini mari kita eksplorasi potensi Economy, News, Indonesia, Dunia yang menarik. Konten Yang Membahas Economy, News, Indonesia, Dunia Target Ambisius DPR Ekonomi 2026 Mampukah Sri Mulyani baca sampai selesai.

Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 1 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi aspirasi fraksi DPR RI terkait target pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Beliau menegaskan bahwa pemerintah memiliki visi yang sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, meskipun tantangan tetap ada.

Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas pandangan optimis dari fraksi Gerindra dan PKB yang mengusulkan target pertumbuhan ekonomi hingga 6,3% dan 6% secara berturut-turut. Pemerintah, menurutnya, berupaya menciptakan lapangan kerja yang luas agar pendapatan masyarakat meningkat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, konsumsi rumah tangga perlu didorong hingga level 5,5%. Investasi juga memegang peranan krusial. Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp 7.500 triliun pada tahun 2026.

Investasi berkontribusi 30% terhadap PDB, sehingga pertumbuhan investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% year on year (yoy). Konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang 55% dari PDB nasional.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai program, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menciptakan efek multiplier tinggi dan menyerap 1,7 juta tenaga kerja. Program ini juga bertujuan memperkuat rantai pasok di seluruh Indonesia.

Selain itu, program strategis lain seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (target 80.000 koperasi), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial (PKH, kartu sembako, bantuan subsidi upah) akan terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah saat ini berada pada rentang 5,2%-5,8% yoy. Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi. Intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi juga akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.