Tarif Trump Tak Bikin PHK? JK Ungkap Jurus Jitu!

Newsmenit.com Hai semoga hatimu selalu tenang. Di Titik Ini aku ingin berbagi insight tentang Economy, News, Indonesia, Dunia yang menarik. Tulisan Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Tarif Trump Tak Bikin PHK JK Ungkap Jurus Jitu Baca tuntas untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya.

1.1. Kesimpulannya

Pada tanggal 5 April 2025, Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI, menyampaikan pandangannya mengenai kekhawatiran PHK massal akibat tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat. JK berpendapat bahwa dampak tarif tersebut terhadap pengusaha di Indonesia mungkin tidak sebesar yang ditakutkan, hanya sekitar 5%-10%.

JK menekankan bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan. Ia percaya bahwa pengusaha memiliki naluri bisnis yang lebih tajam dalam hal efisiensi dibandingkan pemerintah. Otak pedagang lebih pintar daripada otak pemerintah dalam hal efisiensi, ujarnya di kediamannya di Kebayoran Baru.

Menurut JK, kebijakan yang berlebihan justru dapat berdampak negatif. Ia mencontohkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, namun ternyata tidak demikian.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan tarif impor AS dapat memicu gelombang PHK di sektor padat karya, khususnya industri tekstil. Industri ini memang telah lama menghadapi berbagai tantangan.

Shinta menambahkan bahwa kebijakan tersebut dapat menekan daya saing, iklim usaha, dan investasi secara nasional. Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini, katanya.

JK meyakini bahwa pengusaha akan lebih mampu beradaptasi dan mencari solusi efisiensi dalam menghadapi tantangan ini. Ia juga menyoroti bahwa masalah utama yang perlu diwaspadai adalah potensi penurunan daya beli di Amerika Serikat.

Kesimpulannya, JK berpendapat bahwa pengusaha memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak tarif impor AS dan menghindari PHK massal, asalkan pemerintah tidak terlalu banyak melakukan intervensi.