Tiket Palsu Pangandaran: Ratusan Petugas Gerbang Kehilangan Pekerjaan.

Newsmenit.com Assalamualaikum semoga kita selalu bersatu. Di Jam Ini saya ingin membahas Travel, Indonesia, Trens, Dunia yang sedang trending. Informasi Lengkap Tentang Travel, Indonesia, Trens, Dunia Tiket Palsu Pangandaran Ratusan Petugas Gerbang Kehilangan Pekerjaan baca sampai selesai.

Pada tanggal 7 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara 110 petugas juru pungut retribusi di berbagai objek wisata. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan indikasi kecurangan yang terjadi di pintu masuk tempat wisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Nana Sukarna, pemberhentian sementara ini berlaku untuk semua petugas tiket di Pantai Karapyak, Pangandaran, Batuhiu, Batukaras, Green Canyon, hingga Madasari. Posisi mereka kini digantikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pemkab Pangandaran.

Nana Sukarna menambahkan bahwa terungkapnya dugaan pungli ini harus menjadi momentum evaluasi bersama. Pengawasan teknis akan dilakukan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Ratusan petugas tiket yang diberhentikan sementara ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh inspektorat untuk mengungkap pelaku pemalsuan tiket dan penjualan tiket bekas.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Ia menyebutkan bahwa ada banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum penjaga tiket. Asep Noordin meminta Pemkab Pangandaran untuk berbenah diri dalam sistem pengelolaan tiket wisata, termasuk mengimplementasikan sistem digitalisasi dan monitoring yang lebih baik.

DPRD Pangandaran menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada pihak kepolisian. Asep Noordin juga mencurigai adanya keterlibatan orang dalam dalam praktik pungli ini. Ia berharap pengembangan kasus ini dapat terus berlanjut dan mengapresiasi langkah tim yang telah mengungkap dugaan pungli tersebut.

Riko Agung Purnama, Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, menjelaskan bahwa penggantian petugas tiket dengan ASN dan PPPK bertujuan untuk memastikan operasional tetap berjalan. Langkah ini diambil sambil menunggu hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem ticketing yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya mencari model pembayaran tiket yang lebih tepat dan sistematis. Hal ini memerlukan kajian mendalam agar sistem ticketing di masa depan lebih tertib administrasi, menguntungkan, dan termonitor dengan baik. Pengawasan internal terhadap penjaga tiket wisata juga akan diperketat untuk mencegah kebocoran retribusi.

Untuk membenahi sistem ticketing itu perlu kajian yang benar, dimana ke depanya harus lebih tertib administrasi, lebih menguntungkan, lebih termonitor, tegas Nana Sukarna.

Kasus ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Pangandaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan pariwisata dan mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan daerah. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku.