Tom Lembong Tersandung, Ekonomi Indonesia Terguncang? Analisis Mendalam!

Newsmenit.com Semoga keberkahan menyertai setiap langkahmu. Di Sini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Tulisan Ini Menjelaskan Economy, News, Indonesia, Dunia Tom Lembong Tersandung Ekonomi Indonesia Terguncang Analisis Mendalam Pastikan Anda membaca hingga bagian penutup.

Pada tanggal 2 Agustus 2025, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menyampaikan pandangannya mengenai dampak sistem hukum terhadap perekonomian nasional. Beliau menekankan bahwa hukum yang lemah, tidak adil, tidak konsisten, atau rentan terhadap intervensi kekuasaan dan politisasi dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan.

Didik menjelaskan bahwa dalam konteks investasi, sistem hukum yang mudah diintervensi dapat meruntuhkan kepercayaan investor. Ketidakmampuan sistem hukum dalam menjamin kontrak, menyelesaikan sengketa secara adil, atau menjaga independensi dari intervensi politik akan membuat investor enggan menanamkan modal karena risiko kerugian dan kebangkrutan yang meningkat.

Lebih lanjut, Didik menyoroti praktik kriminalisasi hukum akibat intervensi politik yang terjadi di berbagai rezim. Menurutnya, praktik ini sangat mencolok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kasus yang menimpa Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, menjadi contoh kuat adanya indikasi intervensi kekuasaan terhadap hukum, yang dianggap sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Didik berpendapat bahwa negara dengan kepastian hukum yang buruk akan dihindari oleh investor. Kasus Tom Lembong menjadi ilustrasi bagaimana lawan politik dicari-cari kesalahannya hingga terseret ke ranah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang buruk dapat meningkatkan biaya transaksi, biaya investasi, dan menyebabkan inefisiensi.

Biaya transaksi, menurut Didik, adalah masalah utama dalam ekonomi dan dunia bisnis yang seringkali muncul akibat sistem hukum yang buruk. Hukum seharusnya menjadi faktor kepastian, bukan ketidakpastian, terutama dalam investasi. Kasus-kasus seperti yang dialami Tom Lembong, di mana kesalahan dicari-cari terhadap lawan politik, mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Didik juga menyinggung prinsip hukum yang menyatakan Lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang benar. Namun, prinsip ini tampaknya diabaikan oleh para pemimpin yang lahir dari demokrasi, sehingga politik menjadi unsur negatif dalam sistem demokrasi.

Hukum yang buruk, tidak efisien, dan tidak dapat diandalkan akan menambah beban bagi dunia usaha dan ekonomi nasional. Prosedur hukum yang berbelit, panjang, dan tidak jelas memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Mekanisme penyelesaian hukum dan sengketa menjadi mahal.

Sebagai contoh ekstrem, Didik menyebutkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum yang lemah cenderung terperangkap dalam jebakan negara gagal (failed state) atau negara predatoris, di mana ekonomi hanya menjadi alat penghisapan oleh elite kekuasaan.