Trump Berpotensi Mengerikan, Gelombang PHK Mengintai Pekerja Indonesia?

Newsmenit.com Assalamualaikum semoga kita selalu bersyukur. Di Artikel Ini aku ingin mengupas sisi unik dari News, Indonesia. Review Artikel Mengenai News, Indonesia Trump Berpotensi Mengerikan Gelombang PHK Mengintai Pekerja Indonesia Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

1.1. Jakarta, [Tanggal Hari Ini]

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang PHK yang signifikan dalam tiga bulan mendatang, berpotensi berdampak pada 50.000 pekerja di Indonesia. Kekhawatiran ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap impor, termasuk barang-barang dari Indonesia.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa dampak dari tarif baru ini dapat memicu gelombang PHK kedua yang mencapai angka 50.000 pekerja dalam waktu tiga bulan setelah pemberlakuan tarif. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers daring pada hari Sabtu, 5 April 2025.

Menanggapi situasi ini, KSPI mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengantisipasi dampak PHK. Salah satu saran utama adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja yang terkena dampak.

Said Iqbal juga menyoroti potensi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia untuk relokasi ke negara lain dengan tarif yang lebih rendah ke AS. Hal ini dapat semakin memperburuk situasi PHK di Indonesia.

Beberapa industri yang berpotensi terdampak PHK meliputi:

Industri tekstil
Garmen
Sepatu
Makanan dan minuman berorientasi ekspor ke AS
Minyak sawit
Karet
Sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri

KSPI juga menyoroti masalah pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Data dari Litbang KSPI menunjukkan bahwa 60.000 buruh telah di-PHK di 50 perusahaan di Indonesia pada awal tahun 2025, dan banyak dari mereka tidak menerima hak pesangon yang seharusnya.

KSPI menekankan pentingnya pembentukan satgas PHK yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini diperlukan untuk mengatasi potensi gelombang PHK yang lebih besar dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi.

Jika PHK terjadi di mana-mana, kami akan turun ke jalan, tegas Said Iqbal, menunjukkan kesiapan KSPI untuk mengambil tindakan jika situasi PHK tidak ditangani dengan serius.