Tunjangan DPRD Jakarta Rp70 Juta: Revisi Menanti!

Newsmenit.com Semoga senyummu selalu menghiasi hari hari dan tetap mencari ilmu. Pada Saat Ini mari kita telaah News, Indonesia yang banyak diperbincangkan. Informasi Mendalam Seputar News, Indonesia Tunjangan DPRD Jakarta Rp70 Juta Revisi Menanti Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

1.1. Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengatasi masalah perumahan yang dihadapi warganya, terutama generasi muda. Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa ketersediaan hunian yang layak menjadi faktor penting dalam mendorong keberanian anak muda untuk membangun keluarga.

Pada Rabu, 10 September 2025, Gubernur Pramono Anung bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mensosialisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balai Kota Jakarta. Pramono Anung menyatakan bahwa banyak anak muda di Jakarta menunda pernikahan karena kesulitan memiliki rumah.

Program atau persoalan utama di Jakarta ini banyak sekali anak-anak muda yang mau menikah tidak berani karena persoalannya adalah perumahan, ujar Pramono Anung.

Menteri Maruarar Sirait berharap subsidi dan kemudahan kredit perumahan melalui KUR Perumahan dapat mendorong anak muda untuk segera menikah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meluncurkan aplikasi Sirukim untuk memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hunian.

Selain itu, Pramono Anung melaporkan rencana pembangunan 19.800 unit rumah di Jakarta yang sedang dipersiapkan oleh Pemprov DKI. Pembangunan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian yang semakin meningkat di ibu kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco, menjelaskan bahwa revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam tahap pembahasan. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar tidak terjadi perubahan berulang kali.

Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang supaya lengkap, kata Baco pada Senin, 8 September 2025, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Baco juga menjelaskan bahwa penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan, ucap Baco.

DPRD Jakarta, menurut Baco, siap mengevaluasi tunjangan rumah dan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri, tegasnya.

Gubernur Pramono Anung juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan pemerintah pusat agar program perumahan dapat berjalan efektif di Jakarta. Ia mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan subsidi yang disediakan pemerintah.

Jakarta ini karena kebutuhannya dibandingkan dengan provinsi lain pasti lebih besar. Karena itu sosialisasi kredit program perumahan di level provinsi ini harus bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, ujarnya pada Kamis, 11 September 2025, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Program KPP merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah. Pramono Anung menilai program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta yang terus bertambah, terutama generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan.

Liputan6.com mencatat bahwa Pemprov DKI terus berupaya membuka ruang diskusi terkait masalah perumahan. Diharapkan, upaya-upaya ini dapat memberikan solusi bagi warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan hunian yang layak.