Usai Rakernas NasDem, Bupati Koltim Diciduk KPK!

Newsmenit.com Dengan nama Allah semoga kita diberi petunjuk. Di Kutipan Ini mari kita teliti News, Indonesia yang banyak dibicarakan orang. Konten Yang Menarik Tentang News, Indonesia Usai Rakernas NasDem Bupati Koltim Diciduk KPK Lanjutkan membaca untuk mendapatkan informasi seutuhnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Abdul Azis, salah satu pihak yang diamankan, sedang menjalani pemeriksaan intensif.

“Setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selesai, kami fokus pada penanganan kasus ini,” ujar Fitroh pada hari Jumat, 8 Juli 2025, menanggapi pertanyaan mengenai penangkapan Abdul Azis.

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menambahkan bahwa OTT di Sultra ini meluas hingga ke Jakarta. Saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut informasi yang beredar, Abdul Azis diperkirakan akan tiba di Gedung KPK, Jakarta, pada sore hari. “Insyaallah, sekitar pukul 15.00 WIB, yang bersangkutan akan tiba di K4 (Gedung KPK),” kata Asep pada hari Kamis, 7 Agustus.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total tujuh orang. Status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polemik sempat muncul terkait keterangan dari pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT di Sultra ini.

Informasi mengenai OTT di Sultra pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang membenarkan adanya operasi tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Di sisi lain, detikcom bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyelenggarakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia. Ajang ini diharapkan dapat memotivasi para jaksa untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas dalam penegakan hukum.