UU Tipikor Sasar PKL, Seller Online Kena Pajak?

Newsmenit.com Semoga kebahagiaan menghampirimu setiap saat. Di Titik Ini saya ingin berbagi tips dan trik mengenai News, Indonesia. Artikel Yang Berisi News, Indonesia UU Tipikor Sasar PKL Seller Online Kena Pajak Baca sampai selesai untuk pemahaman komprehensif.

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengeluarkan kebijakan baru yang melarang pergantian direksi BUMN saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Surat edaran resmi telah dirilis pekan lalu, menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan dengan sidang uji materi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perdebatan sengit muncul terkait pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor yang dinilai terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak kepada para penjual di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Bukalapak. Kebijakan ini tentu akan berdampak besar pada ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

Ahli Hukum, Chandra Hamzah, mengkritisi pasal-pasal dalam UU Tipikor yang dianggapnya dapat menjerat siapa saja, bahkan pedagang kecil. Ia mencontohkan, penjual pecel lele di trotoar pun bisa terancam dengan interpretasi yang terlalu luas dari undang-undang tersebut.

Isu-isu krusial ini akan dibahas lebih mendalam dalam program Power Lunch CNBC Indonesia. Jangan lewatkan analisis lengkap dan mendalam mengenai perkembangan ekonomi dan hukum terkini.

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap uu tipikor sasar pkl seller online kena pajak dalam news, indonesia ini hingga selesai Jangan segan untuk mencari referensi tambahan cari peluang baru dan jaga stamina tubuh. share ke temanmu. Terima kasih