Visa Eropa Diperketat: Israel Terjebak Dalam Pusaran Kebijakan.

Newsmenit.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Pada Hari Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang Lifestyle, News, Indonesia, Trends. Review Artikel Mengenai Lifestyle, News, Indonesia, Trends Visa Eropa Diperketat Israel Terjebak Dalam Pusaran Kebijakan Simak penjelasan detailnya hingga selesai.

1.1. Selasa, 18 Juni 2025

Uni Eropa (UE) telah menyetujui aturan baru yang berpotensi menangguhkan perjanjian bebas visa dengan negara-negara yang terbukti melanggar hak asasi manusia (HAM) atau gagal mengelola migrasi secara efektif. Kesepakatan ini, yang dicapai pada Selasa, 18 Juni 2025, oleh Parlemen Eropa dan Dewan UE, bertujuan untuk memperkuat kemampuan UE dalam menegakkan nilai-nilai fundamental dan mengatasi tantangan terkait migrasi.

Menurut laporan Euro News, aturan baru ini memungkinkan penangguhan bebas visa jika suatu negara melanggar Piagam PBB, melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, atau tidak mematuhi keputusan pengadilan internasional. Matjaž Nemec, Anggota Parlemen Slovenia yang terlibat dalam kebijakan ini, menekankan bahwa reformasi ini adalah alat penting untuk menegakkan nilai-nilai UE.

Salah satu perubahan kunci adalah penurunan ambang batas untuk mengaktifkan mekanisme penangguhan. Ambang batas untuk mendeteksi lonjakan migrasi ilegal telah diturunkan dari 50% menjadi 30%, sementara ambang pengakuan suaka rendah dinaikkan dari 4% menjadi 20%. Perubahan ini memperluas cakupan negara yang berpotensi terdampak kebijakan ini.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan negara mana pun, sumber parlemen UE mengindikasikan bahwa Israel adalah salah satu negara yang berisiko tinggi terkena dampak kebijakan ini, terutama karena tuduhan pelanggaran HAM dalam konflik baru-baru ini. Selain Israel, Serbia juga disebut-sebut karena kekhawatiran atas kondisi HAM di negara tersebut.

Aturan baru ini juga mempermudah penangguhan bebas visa karena alasan migrasi. Negara-negara anggota Schengen dapat meminta Komisi Eropa untuk memulai proses penangguhan jika mereka merasa bahwa syarat-syaratnya telah terpenuhi. Langkah awal penangguhan berlaku selama satu tahun dan memerlukan persetujuan mayoritas dari negara anggota.

Saat ini, warga dari 61 negara, termasuk Israel, Australia, Jepang, Inggris, dan Ukraina, dapat mengunjungi wilayah Schengen tanpa visa untuk kunjungan singkat hingga 90 hari dalam periode 180 hari. Perubahan ini berpotensi memengaruhi perjalanan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang dianggap melanggar aturan baru tersebut.

Kesepakatan ini masih harus disahkan secara resmi oleh Parlemen Eropa dan Dewan UE sebelum menjadi undang-undang. Reformasi ini didorong kuat oleh presidensi Dewan UE saat ini yang dipegang oleh Polandia.