Berikut beberapa pilihan judul unik dengan 8 kata: Drama TikTok Berlanjut: Trump Ulur Waktu Pemblokiran Lagi TikTok Lolos dari Jeratan Trump, Penundaan Kembali Terjadi TikTok Bernapas Lega, Trump Kembali Tunda Pemblokiran Aplikasi Trump Beri TikTok Kesempatan Kedua, Blokir Ditunda Lagi TikTok vs Trump: Babak Baru, Penundaan

Newsmenit.com Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Dalam Konten Ini saya akan membahas manfaat Technology, News, Indonesia, Dunia yang tidak boleh dilewatkan. Konten Yang Berjudul Technology, News, Indonesia, Dunia Berikut beberapa pilihan judul unik dengan 8 kata Drama TikTok Berlanjut Trump Ulur Waktu Pemblokiran Lagi TikTok Lolos dari Jeratan Trump Penundaan Kembali Terjadi TikTok Bernapas Lega Trump Kembali Tunda Pemblokiran Aplikasi Trump Beri TikTok Kesempatan Kedua Blokir Ditunda Lagi TikTok vs Trump Babak Baru Penundaan Yuk

Pada tanggal 6 April 2025, mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan terkait TikTok masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Pernyataan ini muncul setelah adanya penundaan kedua terkait potensi pemblokiran aplikasi tersebut di Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah mewajibkan Bytedance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual operasional TikTok di AS kepada perusahaan lokal. Namun, hingga saat ini, kesepakatan final belum tercapai.

Menurut Trump, pemerintahannya telah membuat kemajuan luar biasa dalam upaya menyelamatkan TikTok. Ia berharap kesepakatan dapat diselesaikan dan ditandatangani dalam waktu dekat, meskipun tenggat waktu sebelumnya, yaitu 5 April 2025, telah terlewati.

Juru bicara Bytedance mengonfirmasi bahwa perusahaan telah berdiskusi dengan pemerintah AS mengenai solusi potensial untuk TikTok. Namun, ia menekankan bahwa belum ada perjanjian yang final dan masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan.

Meskipun Bytedance masih berpotensi memiliki saham di TikTok AS, kepemilikan mereka diperkirakan hanya sekitar 20%. Selain itu, TikTok AS tidak lagi berkoordinasi secara langsung dengan Bytedance.

Perlu dicatat bahwa setiap perjanjian yang dicapai harus sesuai dengan hukum yang berlaku di China. Perkembangan ini terus dipantau oleh berbagai pihak, mengingat popularitas TikTok yang sangat besar di kalangan pengguna media sosial.

CNBC Indonesia melaporkan bahwa penundaan ini merupakan yang kedua kalinya sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS. Situasi ini menunjukkan kompleksitas negosiasi dan implikasi hukum yang terlibat dalam kesepakatan TikTok.