• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Dedi Mulyadi di Ujung Tanduk, DPRD Jabar Buka Suara!

img

Newsmenit.com Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Pada Kesempatan Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Travel, Indonesia, Trens, Dunia. Catatan Penting Tentang Travel, Indonesia, Trens, Dunia Dedi Mulyadi di Ujung Tanduk DPRD Jabar Buka Suara, Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

Gelombang PHK melanda sektor pariwisata Jawa Barat! Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) melaporkan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA, per tanggal 6 Mei 2025, telah menyebabkan 2.552 pekerja di sektor ini kehilangan mata pencaharian hingga 1 Agustus 2025.

Herdis, perwakilan SP3JB, mengungkapkan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, bahwa aturan ini telah memukul telak para pelaku usaha wisata di Jawa Barat. Dampaknya merembet ke berbagai sektor terkait, termasuk penginapan, UMKM, dan bisnis lainnya yang bergantung pada industri pariwisata.

Kebijakan yang dimaksud, yang salah satunya adalah larangan study tour, dinilai menjadi penyebab utama keterpurukan ini. Banyak perusahaan otobus yang terancam bangkrut, pekerja kehilangan pekerjaan, dan sektor perhotelan serta kuliner mengalami penurunan omzet yang signifikan.

Di tengah situasi ini, muncul wacana pemakzulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menilai bahwa ancaman tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Menurutnya, tidak ada aturan atau dasar hukum yang dilanggar oleh kebijakan tersebut yang dapat menjadi alasan pemakzulan.

Ono menambahkan bahwa larangan study tour justru mendapat sambutan positif dari sebagian masyarakat karena dianggap meringankan beban biaya orang tua siswa. DPRD Jabar menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan dampak larangan study tour jika ada data yang valid dan lengkap yang diajukan.

DPRD berencana untuk mengadakan diskusi dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau bahkan langsung dengan gubernur, untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terdampak.

Tabel Dampak Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Estimasi SP3JB):

Sektor Dampak
Pekerja Pariwisata 2.552 PHK
Perusahaan Otobus Ancaman Kebangkrutan
Hotel & Restoran Penurunan Omzet
UMKM Pariwisata Penurunan Pendapatan

Begitulah dedi mulyadi di ujung tanduk dprd jabar buka suara yang telah saya bahas secara lengkap dalam travel, indonesia, trens, dunia Terima kasih atas antusiasme Anda dalam membaca terus belajar hal baru dan jaga imunitas. bagikan kepada teman-temanmu. jangan lupa baca artikel lainnya di bawah ini.

© Copyright 2024 - Newsmenit Situs Berita Terbaru Terkini Setiap Menit
Added Successfully

Type above and press Enter to search.